DBFMRadio.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Pusfasilker) melaksanakan kegiatan Asistensi dan Peningkatan Program Daerah Binaan dalam Pelaksanaan Kerja Sama di Daerah, yang berlangsung di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis (30/10/2025).
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas nasional berbasis kolaborasi antarwilayah dan lintas sektor, sekaligus mendorong sinergi dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.
Kepala Bidang Kerja Sama Pusfasilker Kemendagri, Maria Rezeria Nusianti, S.H., MAP., yang hadir mewakili Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri, menegaskan pentingnya kolaborasi antar daerah sebagai pilar utama dalam memperkuat otonomi dan pemerataan pembangunan nasional.
“Program asistensi ini sangat relevan dengan visi pembangunan nasional 2025–2045, yang secara eksplisit menempatkan kerja sama daerah sebagai salah satu pilar utama otonomi,” ujar Maria dalam sambutannya.
Maria menjelaskan, pelaksanaan kegiatan asistensi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah serta Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam membangun kolaborasi strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah mendorong daerah agar lebih optimal dalam menyusun regulasi dan memperluas jaringan kerja sama dengan pihak lain,” tambahnya.
Selain itu, Maria juga menyoroti potensi besar Kabupaten Lampung Selatan di berbagai sektor strategis seperti logistik, pariwisata, dan ketahanan pangan. Menurutnya, potensi tersebut dapat dikembangkan melalui mekanisme kerja sama daerah yang terencana dan berorientasi pada hasil.
“Kami berharap asistensi ini dapat menjadi langkah konkret dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan,” ujar Maria.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Lampung Selatan, Setiawansyah, menyampaikan bahwa kegiatan asistensi dari Kemendagri ini sangat penting dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah, terutama di tengah era digitalisasi dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin dinamis.
“Dalam konteks pembangunan jangka menengah nasional 2025–2029, kerja sama daerah harus berbasis regulasi yang kuat agar hasilnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Setiawansyah menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk terus mendorong inovasi, sinergi, dan kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan adaptif terhadap tantangan masa depan.
“Kami tengah menyiapkan strategi baru agar sistem kerja sama daerah lebih efektif, inovatif, dan adaptif terhadap tantangan ke depan,” tutupnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan Pemkab Lampung Selatan dapat semakin memperkuat jejaring kerja sama daerah dan memaksimalkan potensi wilayahnya guna mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. (Arya)
