Kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga Desember 2026 mulai memberikan dampak di sejumlah wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Kekurangan air bersih mulai dirasakan sebagian masyarakat, sementara kondisi lahan pertanian juga menunjukkan tanda-tanda mengering.
Situasi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memperkuat langkah antisipasi bencana sejak dini. Tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air bersih, kesiapsiagaan juga diarahkan untuk menghadapi potensi bencana lain, khususnya di kawasan pesisir.
Pemkab meminta jajaran kecamatan hingga desa tidak menunggu kondisi semakin parah. Pemetaan wilayah terdampak, pencarian sumber air alternatif, hingga kesiapan sarana pendukung harus dilakukan sebelum kebutuhan masyarakat meningkat.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan, Muhammad Darmawan, menekankan pentingnya peran camat dalam mengidentifikasi persoalan di wilayah masing-masing.
Hal itu disampaikan Darmawan saat memimpin rapat koordinasi pejabat Pemkab Lampung Selatan di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Senin (14/9/2026).
“Diharapkan dari sekarang para camat untuk sama-sama carikan alternatif solusi untuk mencarikan sumber-sumber air bagi daerah-daerah, desa-desa yang memang kekurangan air,” kata Darmawan.
Menurutnya, persoalan kekurangan air harus diantisipasi secara menyeluruh. Pemerintah perlu menghitung kebutuhan sekaligus memetakan kemampuan armada pengangkut air jika kondisi kekeringan semakin meluas.
Ketersediaan armada dari PDAM maupun pemadam kebakaran menjadi salah satu aspek penting yang perlu disiapkan. Dengan pemetaan sejak awal, distribusi air bersih diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran ketika masyarakat benar-benar membutuhkan.
Bagi pemerintah daerah, menghadapi kemarau bukan hanya soal menyalurkan air ketika sumur warga mulai mengering. Lebih jauh, kesiapsiagaan membutuhkan pemetaan wilayah, koordinasi lintas sektor, serta kesiapan sarana dan sumber daya.
Karena itu, camat dan pemerintah desa didorong untuk mengetahui lebih awal desa mana yang berpotensi mengalami krisis air, sumber air apa yang masih dapat dimanfaatkan, serta bagaimana pola distribusi apabila sumber air utama tidak lagi mencukupi.
Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan tidak bersifat reaktif. Pemerintah dapat bergerak lebih cepat karena kebutuhan dan titik-titik rawan telah diketahui sebelumnya.
Di sisi lain, kondisi kemarau juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kekeringan terhadap aktivitas pertanian.
Selain persoalan kekeringan, Pemkab Lampung Selatan turut memperkuat mitigasi terhadap potensi bencana lainnya.
Hal ini menyusul kembali beredarnya informasi mengenai potensi megathrust di tengah masyarakat. Darmawan mengingatkan agar informasi tersebut tidak diterima sebagai alasan untuk panik.
Sebaliknya, informasi mengenai potensi bencana harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat.
“Kita harus dari sekarang memitigasinya, baik dari kantor, rumah, ya sosialisasi ke seluruh masyarakat,” ujarnya.
Kesiapsiagaan terutama ditekankan kepada wilayah pesisir yang memiliki potensi terdampak apabila terjadi bencana gempa dan tsunami.
Setiap desa di kawasan tersebut diminta memiliki titik kumpul yang jelas serta lokasi evakuasi yang aman. Penentuannya harus mempertimbangkan tempat yang lebih tinggi dan mudah dijangkau masyarakat.
“Kepada camat-camat, terutama yang berada di wilayah-wilayah pesisir, memastikan bahwa setiap desa itu ada titik kumpulnya,” tegas Darmawan.
Titik kumpul dan jalur evakuasi tidak boleh berhenti sebagai tanda atau dokumen administratif. Masyarakat harus mengetahui sejak dini lokasi yang harus dituju dan jalur yang harus digunakan ketika keadaan darurat terjadi.
Sosialisasi menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Pemerintah kecamatan dan desa perlu memastikan informasi mengenai titik kumpul, jalur evakuasi, serta lokasi aman dapat dipahami masyarakat, termasuk oleh kelompok rentan.
Kesiapan ini juga akan memudahkan pemerintah ketika bencana benar-benar terjadi. Dengan jalur evakuasi yang telah dipahami dan titik kumpul yang jelas, proses penyelamatan warga, evakuasi, hingga distribusi bantuan darurat dapat dilakukan lebih terkoordinasi.
“Diharapkan ini adalah konsolidasi untuk memudahkan dari pemerintah nanti untuk membantu, mengevakuasi kemudian memberikan bantuan yang dibutuhkan secara darurat,” kata Darmawan.
Dari ancaman kekeringan hingga potensi bencana di kawasan pesisir, Pemkab Lampung Selatan kini memilih memperkuat kesiapan sebelum keadaan darurat terjadi.
Sebab, dalam menghadapi bencana, kesiapan tidak dibangun ketika musibah datang. Ia harus dipersiapkan jauh sebelumnya—dari kantor pemerintahan, kecamatan, desa, hingga rumah-rumah warga. (Jasmin)
