DBFMRadio.id — Provinsi Lampung masuk dalam daftar 10 daerah dengan inflasi tertinggi secara nasional per Juni 2025. Fakta ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual, Selasa (29/7/2025).
Dalam paparannya, Tomsi menyebutkan bahwa inflasi nasional tercatat sebesar 1,83 persen, sementara Provinsi Lampung mencatatkan inflasi mencapai 2,27 persen, melebihi rata-rata nasional.
“Sepuluh provinsi tertinggi kami ingatkan kembali, mulai dari Papua Selatan di angka 3,00 persen hingga Lampung di 2,27 persen. Ini jadi perhatian bersama karena rata-rata nasional ada di 1,83 persen,” ujar Tomsi Tohir dalam arahannya.
Ia menekankan bahwa peran aktif pemerintah daerah sangat menentukan dalam menjaga kestabilan harga di lapangan, karena inflasi nasional terbentuk dari akumulasi data di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Tomsi mendorong pemerintah daerah, khususnya daerah dengan angka inflasi tinggi, untuk segera mengambil langkah-langkah konkret guna menjaga stabilitas harga, terlebih pada momentum strategis seperti Idulfitri, Tahun Baru Islam, dan musim panen.
“Jangan tunggu lonjakan harga terjadi. Perlu ada perencanaan jangka pendek dan menengah yang bisa diimplementasikan secara langsung di pasar dan distribusi pangan,” tegasnya.
Rapat virtual tersebut juga diikuti oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Selatan, yang mengikuti jalannya rapat dari Ruang Kepala Bagian Perekonomian, Kantor Bupati.
Tomsi juga menyampaikan apresiasi kepada daerah-daerah yang berhasil menjaga inflasi tetap rendah. Namun bagi daerah yang mencatatkan inflasi di atas rata-rata nasional, ia memberikan peringatan dan dorongan untuk mengubah pendekatan dalam menganalisis dan merespons dinamika inflasi.
“Kita selalu bahas hal yang sama dari BPS dan Bappenas, tapi belum ada pergeseran sudut pandang yang tajam. Analisis harus lebih dalam dan solutif agar berdampak pada stabilitas harga di masyarakat,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor di tingkat daerah, tidak hanya sekadar pada pelaporan data, melainkan juga melalui aksi nyata di lapangan. Fokus utamanya adalah menjaga daya beli masyarakat dan mencegah terjadinya lonjakan harga yang tiba-tiba.
Kondisi inflasi di Lampung menjadi catatan penting bagi seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk memperkuat peran TPID, meningkatkan pengawasan distribusi barang, serta menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok.
Dengan komitmen bersama dan sinergi yang kuat antarinstansi, diharapkan Lampung mampu menekan laju inflasi dan kembali ke jalur rata-rata nasional dalam waktu dekat. (Arya)
