DBFMRadio.id, LAMPUNG SELATAN – Lonjakan harga pangan yang terus terjadi kian dirasakan masyarakat. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menegaskan bahwa inflasi bukan lagi sekadar angka statistik, melainkan kenyataan pahit yang kini dihadapi langsung oleh rakyat di berbagai daerah.
“IPH (Indeks Perkembangan Harga) memang jadi acuan, tapi ini bukan hanya masalah data di atas kertas. Kita harus kerja nyata, karena masyarakat sudah merasakan langsung harga yang terus naik,” ujar Tomsi saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual, Senin (23/6/2025).
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Indonesia, termasuk TPID Kabupaten Lampung Selatan yang hadir secara daring melalui aplikasi Zoom dari Ruang Bagian Perekonomian, Kantor Bupati Lampung Selatan.
Komoditas Utama Alami Kenaikan
Dalam kesempatan itu, Tomsi menyampaikan kekhawatirannya terhadap kenaikan harga sejumlah komoditas pangan utama, seperti:
- Beras
- Daging ayam
- Bawang merah
- Cabai merah
- Cabai rawit
Kenaikan harga ini tercatat meningkat signifikan pada minggu ketiga bulan Juni 2025, menjelang momen Iduladha dan tahun ajaran baru, yang biasanya memang memicu lonjakan permintaan pasar.
“Ini adalah sinyal penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Jangan sampai terlambat,” tegasnya.
SPHP Belum Optimal, Perlu Percepatan
Tomsi juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah melakukan langkah antisipatif, di antaranya melalui kesepakatan bersama Bappenas dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Namun, ia mengakui implementasinya masih belum berjalan optimal.
“Dua minggu lalu kita sudah sepakat SPHP segera dijalankan. Tapi memang, proses administrasi perlu dipercepat. Ini masih jadi pekerjaan rumah besar kita,” ujar Tomsi.
Daerah Diminta Bergerak Cepat
Dalam arahannya, Tomsi juga menegaskan bahwa penanganan inflasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah diharapkan proaktif, tidak menunggu instruksi, serta aktif memantau harga dan turun langsung ke lapangan.
“Kepala daerah harus bergerak cepat. Jangan menunggu. Pantau harga, cek pasar, dan stabilkan distribusi. Ini soal menjaga daya beli masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, dengan kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan, dan tekanan harga yang terus meningkat, pemerintah di semua level harus hadir dan nyata dalam merespons keresahan warga.
“Harga di pasar adalah cermin kinerja kita. Jangan biarkan rakyat terus terbebani,” tutup Tomsi.
Pemerintah pusat berharap sinyal peringatan ini menjadi pemicu bagi seluruh daerah untuk memperkuat sinergi, mempercepat langkah, dan memastikan ketersediaan serta keterjangkauan harga pangan di seluruh pelosok negeri. (Suryani)
