Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, khususnya ancaman erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) dan tsunami yang dapat berdampak pada wilayah pesisir.


Dengan garis pantai sekitar 240 kilometer yang berhadapan langsung dengan Selat Sunda, Lampung Selatan memiliki kerawanan bencana yang membutuhkan kesiapan menyeluruh, mulai dari akurasi data kebencanaan, kesiapan jalur dan tempat evakuasi, hingga dukungan komunikasi serta sumber daya lintas sektor.


Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Tindak Lanjut Rencana Aksi Menghadapi Erupsi Gunung Anak Krakatau dan Ancaman Tsunami yang digelar di Ruang Rapat Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kantor BPBD Lampung Selatan, Kamis (24/9/2026).


Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan seluruh unsur terkait memiliki kesiapan dan pemahaman yang sama dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kondisi darurat.


Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, M. Darmawan, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus dibangun secara berkelanjutan, bukan hanya ketika bencana telah terjadi.


Menurutnya, koordinasi dan pemantauan secara berkala menjadi bagian penting untuk menjaga kewaspadaan seluruh pemangku kepentingan, sekaligus memastikan rencana aksi yang telah disusun dapat ditindaklanjuti secara nyata.


“Kita berharap rapat koordinasi seperti ini dapat dilaksanakan setiap minggu berdasarkan informasi yang kita terima, sehingga kewaspadaan kita tetap meningkat,” ujar Darmawan.


Ia menjelaskan, meskipun status aktivitas Gunung Anak Krakatau telah turun dari Level III (Siaga) menjadi Level II (Waspada), kondisi tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak lengah.


Kesiapan personel, sarana prasarana, serta mekanisme koordinasi harus tetap diperkuat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terarah apabila terjadi peningkatan aktivitas gunung api maupun situasi darurat lainnya.


Pemutakhiran Data Jadi Fondasi Penanganan Bencana

Salah satu agenda utama dalam rapat koordinasi tersebut adalah pemutakhiran data kebencanaan yang menjadi dasar perencanaan evakuasi dan pengambilan keputusan saat kondisi darurat.


Kepala Pelaksana BPBD Lampung Selatan, Maturidi, menyampaikan bahwa keseragaman dan keakuratan data dari seluruh kecamatan serta perangkat daerah menjadi kebutuhan mendesak dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana.


Untuk itu, BPBD Lampung Selatan menyiapkan format pendataan yang seragam agar informasi yang dihimpun dari berbagai wilayah dapat terintegrasi dan digunakan secara efektif.


Data yang harus dilengkapi meliputi desa-desa yang berpotensi terdampak, jumlah kepala keluarga dan penduduk, jalur evakuasi, titik kumpul, lokasi pengungsian, hingga dokumentasi kondisi lapangan.


“Kita harus melengkapi data ini selagi kondisi masih normal, sehingga ketika terjadi bencana kita sudah mengetahui jumlah masyarakat, jalur evakuasi, titik kumpul dan lokasi pengungsian yang akan digunakan,” kata Maturidi.


Pemutakhiran data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih terukur, termasuk dalam menentukan prioritas evakuasi, distribusi bantuan, dan penempatan warga di lokasi pengungsian.


Dengan demikian, penanganan bencana tidak lagi bergantung pada pendataan yang dilakukan setelah kejadian, melainkan dapat mengacu pada informasi awal yang telah disiapkan dan diperbarui secara berkala.


Perkuat Komunikasi Darurat di Tujuh Kecamatan

Selain pembenahan data, penguatan sistem komunikasi darurat menjadi perhatian penting dalam rapat koordinasi tersebut.


Keterbatasan komunikasi saat bencana berpotensi menghambat penyampaian informasi, koordinasi personel, hingga mobilisasi bantuan. Karena itu, BPBD Lampung Selatan memprioritaskan pemasangan rig radio komunikasi untuk memperluas jangkauan komunikasi saat kondisi darurat.


Penguatan komunikasi tersebut diprioritaskan di tujuh kecamatan, yakni Katibung, Sidomulyo, Kalianda, Rajabasa, Bakauheni, Ketapang, dan Sragi.


Wilayah-wilayah tersebut menjadi bagian dari perhatian dalam penguatan kesiapsiagaan, terutama untuk mendukung penyampaian informasi dan koordinasi penanganan apabila terjadi situasi yang membutuhkan respons cepat.


Keberadaan sarana komunikasi yang memadai diharapkan dapat mendukung koordinasi antara BPBD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta unsur terkait lainnya, terutama ketika jaringan komunikasi umum mengalami gangguan.


Dalam rapat tersebut, kesiapan bangunan yang akan difungsikan sebagai lokasi evakuasi juga menjadi perhatian.


Berdasarkan hasil pengecekan lapangan, masih ditemukan sejumlah fasilitas yang memerlukan perbaikan, di antaranya kebocoran atap bangunan dan kondisi sarana mandi, cuci, kakus (MCK) yang belum memadai.


Temuan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi perangkat daerah yang memiliki bangunan untuk difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara.


Masing-masing perangkat daerah diminta memastikan bangunan yang menjadi tanggung jawabnya tetap terawat, memenuhi kebutuhan dasar, serta siap digunakan sewaktu-waktu ketika masyarakat harus dievakuasi.


Kesiapan tempat evakuasi dinilai tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bangunan, tetapi juga kelayakan fasilitas agar dapat menunjang kebutuhan warga selama berada di lokasi pengungsian.


Di sisi lain, setiap sektor juga diminta menyiapkan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk memastikan mekanisme penggunaan sumber daya dapat berjalan cepat saat keadaan darurat.


Hal itu mencakup peralatan milik perangkat daerah, termasuk peralatan berat yang berpotensi dibutuhkan dalam proses penanganan bencana.


Mekanisme pemanfaatan dan mobilisasi peralatan tersebut perlu diperjelas sejak dini agar tidak terjadi hambatan administratif maupun koordinasi ketika kebutuhan mendesak muncul di lapangan.


Tabletop Exercise Disiapkan untuk Uji Koordinasi

Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi, BPBD Lampung Selatan akan mendorong pelaksanaan tabletop exercise atau simulasi di atas meja.


Latihan tersebut dirancang untuk menguji pembagian tugas, alur komunikasi, mekanisme pengambilan keputusan, serta koordinasi antarinstansi dalam menghadapi skenario bencana.


Melalui simulasi tersebut, setiap unsur diharapkan dapat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, sekaligus mengidentifikasi potensi kendala yang perlu diperbaiki sebelum menghadapi keadaan darurat yang sebenarnya.


Tabletop exercise akan menjadi tahap awal sebelum pelaksanaan simulasi lapangan apabila dibutuhkan, sehingga kesiapan personel dan mekanisme penanganan dapat diuji secara bertahap.


Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari evaluasi terhadap rencana aksi penanggulangan bencana yang telah disusun, agar seluruh langkah yang direncanakan dapat diterapkan secara efektif.


Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Lampung Selatan menegaskan pentingnya kesiapsiagaan yang terencana, terukur, dan melibatkan seluruh unsur terkait.


Pemutakhiran data, pembenahan sarana evakuasi, penguatan komunikasi darurat, pemetaan sumber daya, hingga latihan bersama lintas sektor diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan mempercepat respons ketika kondisi darurat terjadi.


Di tengah potensi ancaman erupsi Gunung Anak Krakatau dan tsunami, kesiapan sejak dini menjadi bagian penting dalam upaya melindungi keselamatan masyarakat, khususnya warga yang tinggal di kawasan pesisir Lampung Selatan.


Sebab, dalam penanggulangan bencana, kesiapan yang dibangun sebelum keadaan darurat menjadi kunci penting untuk meminimalkan risiko dan memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan secara cepat dan terkoordinasi. (Jasmin)