Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan membuka pintu kolaborasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Lampung (Polinela) dalam upaya mempercepat pembangunan desa melalui Program Bina Desa. Sinergi tersebut diproyeksikan menjadi langkah strategis untuk mengembangkan potensi wisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
Komitmen itu mengemuka saat audiensi jajaran BEM Polinela bersama Pemkab Lampung Selatan di Ruang Rapat Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan, Rabu (22/7/2026).
Audiensi diterima Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan, Muhamad Darmawan, didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Martoni Sani, serta perwakilan sejumlah perangkat daerah terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Mahasiswa BEM Polinela, Alifia Safitri, memaparkan rencana pelaksanaan Program Bina Desa yang semula diarahkan ke Pulau Sebuku. Program tersebut dirancang sebagai bentuk pengabdian mahasiswa untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengembangkan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat.
"Kami ingin berkonsultasi apakah Pulau Sebuku layak menjadi lokasi Program Bina Desa. Harapannya, kami bisa ikut membantu mengembangkan potensi yang ada di sana, terutama sektor pariwisata dan pemberdayaan masyarakat," ujar Alifia.
Menanggapi hal itu, Muhamad Darmawan memberikan apresiasi atas semangat mahasiswa Polinela yang ingin mengambil bagian dalam pembangunan daerah melalui program pengabdian kepada masyarakat.
Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi merupakan salah satu kekuatan penting dalam mempercepat pembangunan desa karena mampu menghadirkan inovasi, pendampingan, serta solusi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Meski demikian, Darmawan menegaskan bahwa penentuan lokasi kegiatan harus melalui kajian yang matang. Berbagai aspek, mulai dari kondisi geografis, administrasi wilayah, aksesibilitas hingga faktor keselamatan perlu menjadi perhatian utama, mengingat aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini masih berada pada Status Level III (Siaga).
"Prinsipnya kami menyambut baik. Program adik-adik ini sangat bagus. Namun, jika memilih Pulau Sebuku, perlu dipertimbangkan kembali aspek teknis, administrasi, aksesibilitas, serta kondisi cuaca dan aktivitas Gunung Anak Krakatau agar pelaksanaannya benar-benar aman dan efektif," kata Darmawan.
Lebih jauh, Darmawan mengajak BEM Polinela menyelaraskan Program Bina Desa dengan Gerakan Bersama HELAU, program unggulan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang mendorong terwujudnya desa yang Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul.
Menurutnya, sinergi tersebut akan memperkuat pembangunan desa berbasis potensi lokal, sekaligus mempercepat lahirnya desa-desa wisata yang memiliki daya saing dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Program yang direncanakan adik-adik sangat sejalan dengan Gerakan Bersama HELAU yang saat ini sedang kami galakkan di seluruh desa di Kabupaten Lampung Selatan. Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pengembangan desa wisata," ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Lampung Selatan membuka ruang koordinasi lanjutan bersama BEM Polinela untuk menentukan lokasi paling tepat sekaligus menyusun teknis pelaksanaan Program Bina Desa.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan program pengabdian yang tepat sasaran, tetapi juga menjadi model kemitraan berkelanjutan dalam membangun desa yang mandiri, berdaya saing, dan mampu mengoptimalkan potensi wisata serta ekonomi lokal demi kemajuan Kabupaten Lampung Selatan. (Jasmin)