Ketika aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) mulai menunjukkan kondisi yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan justru memilih memperkuat kesiapsiagaan.
Bagi pemerintah daerah, situasi yang mulai kondusif bukan tanda untuk mengendurkan kewaspadaan. Sebaliknya, momentum tersebut digunakan untuk memastikan seluruh perangkat penanggulangan bencana benar-benar dalam kondisi siap apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan situasi.
Pesan itu ditegaskan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama saat memimpin rapat koordinasi terpadu bersama Forkopimda sekaligus mengecek kesiapan penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Selatan, Senin sore (7/9/2026).
“Hari ini kondisi Gunung Anak Krakatau sudah lebih membaik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Namun, kita tetap harus mengantisipasi kejadian terburuk. Jangan sampai kita lengah ketika kondisi sudah mulai membaik,” tegas Bupati Egi.
Bagi Egi, kesiapsiagaan bukan sekadar persoalan memiliki peralatan atau personel. Yang lebih penting adalah memastikan seluruh unsur tersebut mampu bergerak cepat ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.
Karena itu, pengecekan dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari peralatan, personel, fasilitas komando, sistem peringatan dini, pusat kendali, hingga mekanisme respons di lapangan.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Pemkab Lampung Selatan menetapkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD sebagai posko gabungan Forkopimda.
Pusdalops akan menjadi pusat koordinasi pemantauan kondisi, komunikasi, pengumpulan informasi, sekaligus pengendalian respons apabila situasi berkembang menjadi keadaan darurat.
Dengan pola tersebut, informasi dari berbagai unsur diharapkan dapat terkonsolidasi dalam satu sistem sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat dan terukur.
Namun, kesiapsiagaan tidak hanya dibangun dari pusat pemerintahan. Penguatan juga diarahkan hingga tingkat desa, khususnya desa-desa prioritas di kawasan pesisir yang masuk dalam wilayah Desa Tangguh Bencana (Destana).
Pemkab Lampung Selatan menargetkan posko terpadu di desa-desa prioritas tersebut mulai disiapkan dalam satu hingga dua hari ke depan.
“Kita sudah menentukan Pusdalops sebagai posko terpadu. Selanjutnya, dalam satu sampai dua hari ke depan kita akan membentuk posko terpadu di desa-desa prioritas pesisir. Ini bagian dari langkah kita untuk memastikan apabila terjadi sesuatu yang tidak terduga, kita sudah siap,” ujar Egi.
Langkah ini menjadi penting karena respons bencana tidak selalu ditentukan oleh seberapa cepat bantuan bergerak dari pusat. Dalam kondisi darurat, keberadaan posko di dekat masyarakat dapat menjadi mata dan telinga pertama untuk membaca perkembangan situasi sekaligus mempercepat penanganan.
Mengukur Kekuatan dari Peralatan yang Dimiliki
Di BPBD, Bupati Egi juga mengecek kesiapan berbagai peralatan penanggulangan bencana.
Tenda, perahu karet, pelampung, tandu, genset, perlengkapan penyelamatan dan berbagai perangkat pendukung lainnya diperiksa untuk memastikan kesiapan operasional.
Pengecekan itu tidak berhenti pada pertanyaan apakah peralatan tersedia atau tidak.
Egi meminta BPBD mengetahui secara pasti kemampuan riil daerah: apa yang sudah dimiliki, apa yang masih kurang, serta perlengkapan apa yang jumlahnya berlebih.
“Kita harus tahu alat yang kita punya, alat yang kurang, dan alat yang berlebih. Lakukan penajaman perencanaan agar kebutuhan penanggulangan bencana benar-benar terukur dan kesiapsiagaan kita semakin kuat,” katanya.
Inventarisasi tersebut menjadi bagian dari evaluasi agar perencanaan penanggulangan bencana tidak dilakukan berdasarkan perkiraan semata, tetapi berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
Selain kekuatan personel dan peralatan, sistem informasi menjadi salah satu mata rantai penting dalam kesiapsiagaan.
Bupati Egi meninjau Gedung Pusdalops BPBD, termasuk Warning Receiver System (WRS) New Generation yang berfungsi menerima informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami.
Ia juga mengecek ruang Command Center yang dilengkapi LED videotron dan video wall untuk mendukung pemantauan data secara real-time selama 24 jam.
Teknologi tersebut menjadi bagian dari sistem peringatan dini yang diharapkan mampu memberikan informasi secepat mungkin ketika muncul potensi ancaman.
Namun, teknologi hanya akan efektif apabila diikuti kesiapan manusia dan mekanisme respons yang jelas.
Karena itu, sistem peringatan dini harus terhubung dengan keputusan di lapangan, termasuk kesiapan jalur evakuasi dan titik kumpul masyarakat.
Egi meminta BPBD memastikan seluruh jalur evakuasi dan titik kumpul berada dalam kondisi layak serta dapat digunakan secara optimal.
Sebab, ketika keadaan darurat benar-benar terjadi, tidak boleh ada waktu yang terbuang hanya karena masyarakat tidak mengetahui ke mana harus bergerak.
Keselamatan Masyarakat Tetap Menjadi Tujuan Utama
Di tengah penguatan kesiapsiagaan, perlindungan masyarakat juga terus dilakukan.
Pemkab Lampung Selatan bersama Forkopimda memaksimalkan distribusi masker sebagai upaya mengurangi risiko paparan abu vulkanik.
Di saat yang sama, komunikasi publik diperkuat agar masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Egi mengingatkan agar informasi yang belum jelas tidak justru berkembang menjadi sumber kepanikan.
“Percayakan informasi kepada pemerintah daerah. Jangan sampai informasi yang belum jelas justru menimbulkan kepanikan. Kominfo harus berkoordinasi dengan BPBD agar ruang komunikasi dan informasi kepada masyarakat dibuka secara jelas, cepat, dan akurat,” tegasnya.
Perhatian juga diberikan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.
Sejumlah posko kesehatan di desa-desa yang sebelumnya terdampak tsunami 2018 disiapkan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat apabila kondisi membutuhkan penanganan lebih lanjut.
“Kita utamakan kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan. Semua langkah yang kita lakukan harus bermuara pada keselamatan dan kesehatan masyarakat Lampung Selatan,” ujar Egi.
Kebijakan pembelajaran secara daring juga akan terus dievaluasi mengikuti perkembangan kondisi di lapangan.
Penyesuaian kebijakan dilakukan berdasarkan hasil pemantauan serta informasi dari instansi terkait, sehingga keselamatan peserta didik tetap menjadi pertimbangan utama.
Lebih jauh, Pemkab Lampung Selatan menyiapkan langkah untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui simulasi kebencanaan.
Simulasi akan digelar setelah kondisi sebaran abu vulkanik dinilai cukup stabil. Materinya akan diarahkan pada pemahaman prosedur evakuasi dan penyelamatan diri, terutama menghadapi potensi tsunami.
Bagi pemerintah daerah, simulasi bukan sekadar kegiatan seremonial. Masyarakat harus memiliki pengetahuan praktis tentang apa yang harus dilakukan ketika peringatan bahaya dikeluarkan.
“Simulasi jangan hanya dilakukan di satu tempat. Kita harus membangun kesiapsiagaan di seluruh wilayah. Minimal dua kali dalam setahun harus ada pelatihan dan simulasi agar masyarakat tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan darurat,” kata Egi.
Pada akhirnya, kesiapsiagaan menghadapi Gunung Anak Krakatau tidak berhenti pada pengamatan terhadap aktivitas gunung.
Ia menjadi rangkaian sistem yang saling terhubung dari pusat kendali, peralatan, personel, sistem peringatan dini, posko desa, jalur evakuasi, layanan kesehatan, hingga kemampuan masyarakat menyelamatkan diri.
Ketika kondisi GAK mulai membaik, Lampung Selatan memilih untuk tidak menutup mata terhadap kemungkinan perubahan. Justru di saat itulah benteng kesiapsiagaan diperkuat.
Sebab bencana tidak selalu datang ketika semua orang telah siap. Dan karena itu, kesiapan harus dibangun sebelum keadaan darurat benar-benar terjadi. (Jasmin)
