Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lampung Selatan didorong agar tidak berhenti sebagai program pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Lebih dari itu, program prioritas nasional tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal hingga ke tingkat desa.
Pesan tersebut ditegaskan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama saat memimpin Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Lampung Selatan di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis (10/9/2026).
Rapat koordinasi itu dihadiri Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Lampung Achmad Hery Setiawan, unsur Forkopimda, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan Tri Umaryani, jajaran perangkat daerah terkait, serta para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Bupati Egi menilai, MBG yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memiliki potensi menciptakan dampak berantai terhadap perekonomian masyarakat. Potensi tersebut dapat diwujudkan apabila kebutuhan bahan pangan untuk dapur SPPG melibatkan masyarakat dan pelaku usaha di sekitar lokasi pelayanan.
Petani, peternak, pelaku UMKM, hingga lembaga ekonomi desa dinilai dapat menjadi bagian penting dalam rantai pasok MBG.
“Satu program bisa memberikan berjuta manfaat. Kita ingin MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat mulai dari desa,” ujar Egi.
Menurutnya, aktivitas ekonomi berskala besar selama ini masih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Karena itu, keberadaan dapur SPPG di berbagai wilayah harus dimanfaatkan sebagai pintu masuk untuk memperluas perputaran ekonomi ke desa-desa.
Dengan kebutuhan pangan yang berlangsung secara rutin, SPPG dapat menjadi pasar bagi hasil pertanian, peternakan, perikanan, maupun produk masyarakat lokal.
Egi menyebut pola tersebut sejalan dengan cita-cita pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.
“Cita-cita Bapak Presiden adalah bagaimana ekonomi masyarakat semakin baik. Begitu juga dengan Bapak Gubernur dan saya. Kita memiliki mimpi yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat yang semakin merata,” katanya.
Egi juga mendorong adanya kolaborasi antara dapur SPPG dengan lembaga ekonomi desa dan masyarakat setempat. Menurutnya, kerja sama tersebut tidak hanya membuka peluang ekonomi baru, tetapi juga dapat memperkuat ekosistem pangan lokal.
Pengadaan bahan pangan dari masyarakat sekitar dinilai mampu memperpendek rantai distribusi sekaligus menjaga agar uang yang berputar melalui program MBG tetap memberikan manfaat bagi perekonomian daerah.
“Dengan adanya MBG, dapur SPPG bisa menjadi motor penggerak ekonomi dengan membeli kebutuhan pokok dari masyarakat sekitar. Inilah ekonomi pangan sirkuler berbasis ketahanan pangan yang kita harapkan,” jelas Egi.
Namun, di balik besarnya potensi tersebut, Bupati Egi mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan pencapaian target penyaluran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan MBG.
Kualitas makanan, keamanan pangan, kesehatan, pengelolaan lingkungan, administrasi, hingga operasional SPPG harus dipastikan memenuhi standar.
Secara khusus, Egi meminta seluruh mitra SPPG segera melengkapi berbagai persyaratan, terutama Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta sistem pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Ia menegaskan, aspek kesehatan dan keamanan pangan merupakan syarat mutlak karena menyangkut langsung kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita ingin program yang sangat baik ini jangan sampai menimbulkan kontraproduktif di tengah masyarakat hanya karena kelalaian dalam implementasi. Karena itu, saya minta fokus pada metode pelaksanaan dan pengawasan di lapangan,” tegasnya.
Pengawasan juga diminta tidak hanya dilakukan terhadap kelengkapan administrasi, tetapi harus menyentuh kondisi nyata di lapangan.
Bupati menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan seluruh SPPG menjalankan pengelolaan lingkungan dan limbah sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia bahkan menegaskan akan mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan program.
“Tolong betul-betul ditegakkan aturannya. Saya tidak segan dan tidak sungkan untuk mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran,” ujarnya.
Tak hanya penerima manfaat dan rantai pasok pangan, Egi turut menaruh perhatian terhadap para relawan yang menjadi bagian penting dalam operasional MBG.
Ia meminta pengelola SPPG memastikan para relawan memperoleh perlindungan melalui kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari sisi materi dan jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari bagaimana seluruh pihak yang terlibat mendapatkan perhatian dan perlindungan.
“Saya titip pesan, mari kita bekerja dengan hati. Jangan semuanya hanya dinilai dari materi. Para relawan juga harus diperhatikan kesejahteraannya, termasuk BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan,” kata Egi.
Bupati Egi optimistis MBG dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan. Dengan kolaborasi pemerintah, SPPG, desa, pelaku usaha, petani, peternak, dan masyarakat, manfaat program diharapkan mengalir dari meja makan penerima manfaat hingga ke roda perekonomian desa.
“Saya punya keyakinan, di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Mari kita sama-sama menjaga program ini agar benar-benar memberikan dampak sesuai harapan Bapak Presiden,” pungkas Egi. (Arya)
