Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memperkuat landasan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah melalui dua regulasi strategis, yakni pengelolaan Barang Milik Daerah dan penyelenggaraan jalan.


Langkah tersebut ditandai dengan persetujuan bersama seluruh fraksi DPRD Kabupaten Lampung Selatan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).


Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Rabu (11/11/2026).


Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan bahwa persetujuan kedua Raperda tersebut bukan sekadar penyelesaian tahapan pembentukan regulasi, melainkan menjadi awal tanggung jawab bersama untuk memastikan aturan yang dihasilkan benar-benar diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.


Menurut Egi, sebuah regulasi harus memiliki nilai guna serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Karena itu, keberhasilan pembentukan Perda tidak cukup hanya diukur dari proses persetujuannya, tetapi juga dari konsistensi pelaksanaan oleh seluruh perangkat daerah terkait.


“Saya terus menekankan kepada perangkat daerah terkait agar menjadikan regulasi ini sebagai landasan untuk meningkatkan disiplin perencanaan, ketertiban pengelolaan, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya,” ujar Egi.


Ia menegaskan, implementasi menjadi kunci utama agar regulasi yang telah disepakati dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.


Dalam hal pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem pengelolaan aset pemerintah agar semakin tertib, transparan, dan akuntabel.


Pengelolaan aset yang baik menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, setiap aset daerah harus tercatat, terkelola, serta dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.


Dengan tata kelola yang semakin baik, aset milik pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki nilai manfaat yang maksimal bagi kepentingan publik.


Sementara itu, Perda tentang Penyelenggaraan Jalan diharapkan menjadi landasan dalam mewujudkan pengelolaan infrastruktur jalan yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan.


Regulasi tersebut menjadi penting untuk memastikan penyelenggaraan jalan dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang serta memperhatikan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.


Infrastruktur jalan sendiri memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi antarwilayah.


Karena itu, penyelenggaraan jalan yang terencana diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap konektivitas wilayah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan.


Lebih lanjut, Bupati Egi berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga sebagai modal penting dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas.


Ia juga mengingatkan agar setiap regulasi yang telah disepakati dapat diterjemahkan menjadi program dan langkah konkret, bukan sekadar menjadi dokumen aturan yang tersimpan tanpa implementasi.


“Semoga sinergi yang terbangun antara pemerintah daerah dan DPRD terus menjadi kekuatan dalam menghadirkan kebijakan yang berkualitas, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan,” katanya.


Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Erman Yusneli, didampingi Wakil Ketua II A. Benny Raharjo dan Wakil Ketua III Bella Jayanti.


Kegiatan itu turut dihadiri 39 anggota DPRD, sementara 10 anggota lainnya tidak hadir dengan keterangan satu orang sakit dan sembilan orang izin.


Persetujuan dua Raperda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi pembangunan dan tata kelola pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan.


Ke depan, pengelolaan aset daerah yang semakin tertib diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas penggunaan kekayaan pemerintah, sementara penyelenggaraan jalan yang lebih terencana diharapkan mendukung pemerataan pembangunan dan kelancaran aktivitas masyarakat.


Dengan demikian, kedua regulasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pengesahan aturan, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih tertib, pembangunan yang terarah, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat Lampung Selatan. (Jasmin)