DBFMRadio.id, LAMPUNG SELATAN - Rapat dengar pendapat atau hearing antara DPRD Lampung Selatan dengan Forum K2, GLPG, dan Aliansi R3, Jumat, 31 Januari 2025, rupanya antiklimaks. Komisi I, dan Komisi IV DPRD Lampung Selatan sementara ini hanya akan menindaklanjuti aspirasi dari ketiga forum tersebut.
Rapat yang berlangsung di ruang Banggar DPRD Lampung Selatan selama hampir dua jam itu dihadiri Wakil Ketua II DPRD, Bennu Raharjo, Ketua Komisi I, Agus Sartono, Ketua Komisi IV, Rosdiana, Wakil Ketua Komisi I, Jenggis Khan Haikal, beserta anggota dan jajarannya. Serta ratusan tenaga honorer.
Dari eksekutif, Asep Jamhur, dan Tirta Saputra juga hadir langsung. Kedatangan Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan itu memang sudah lama dinantikan. Forum honorer ingin mendengar statemen secara langsung dari mereka.
Masing-masing forum menyampaikan data, keluhan, sekaligus harapan. Mereka bicara terang-terangan dengan maksud DPRD bisa mendengar dan mendukung supaya keinginan mereka bisa diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
Benny Raharjo angkat bicara setelah mendengar aspirasi dari masing-masing forum. Bahan yang disampaikan oleh GLPG PPPK, Forum Tenaga Honorer K2, dan Aliansi R3, akan dijadikan data oleh DPRD untuk bisa menindaklanjuti persoalan yang telah disampaikan.
"Bapak-bapak, dan ibu-ibu sudah tepat mengadu permasalahan ke sini. Terkait kebijakan, itu menjadi ranahnya legislatif dan eksekutif," kata Benny.
Benny mengatakan bahwa DPRD Lampung Selatan akan berusaha membuat formula supaya permasalahan yang dialami para honorer bisa terselesaikan. Mungkin, kata Benny, ada beberapa anggaran dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang bisa dipangkas-pangkas.
"Dialokasikan untuk kebutuhan mendasar itu apa. Pada intinya bagaimana alokasi anggaran itu tepat guna, itu akan jadi bahan diskusi kami," ujarnya.
Korwil GLPG PPPK Lamsel, Fulkan Gaviri, S.Pd. beranggapan kalau hearing bersama para anggota legislatif belum menyentuh titik kepastian. Fulkan menyadari waktu yang terlalu singkat, dan juga tim perumus anggaran daerah yang tidak hadir jadi salah satu penyebabnya.
Fulkan mengatakan sementara ini Forum GLPG PPPK Lampung Selatan akan menunggu konfirmasi dari DPRD. Pihaknya, kata Fulkan, akan terus menjalin koordinasi sesuai dengan permintaan yang disampaikan. Bahwasanya mereka menunggu undangan rapat kembali dengan DPRD.
"Kami harus diundang lagi terkait dengan tindaklanjut hasil rapat dengar pendapat hari ini," katanya.
Permohonan yang diutarakan oleh GLPG PPPK Lampung Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk membuka formasi PPPK guru penuh waktu pada seleksi berikutnya. Sesuai dengan jumlah kategori R1, R2, dan R3 atau sesuai dengan kebutuhan guru di Kabupaten Lampung Selatan.
Beda dengan GLPG, Forum Tenaga Honorer K2 Lampung Selatan akan mengambil langkah lain dengan menghadap ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dengan membawa surat dukungan dari DPRD dan BKD Lampung Selatan.
"Kami minta atensi pusat. Setelah itu kami ingin hearing lagi dengan DPRD sepulang dari aksi Jakarta," kata Ketua Forum Tenaga Honorer K2 Lampung Selatan, Abdul Rohim, S.H., M.H.
Rohim mengatakan forumnya juga akan ikut serta dalam aksi di Senayan. Pria yang bertugas sebagai staf di Kecamatan Kalianda ini menegaskan dari awal dirinya selalu berjungan untuk honorer K2. Rohim menyebut konsistensi memang dibutuhkan dalam perjuangan.
"Yang 20 tahun kasian. Kalau yang lain masih di bawah kami, mereka masih muda-muda," kata Rohim.
Asep Jamhur memberikan semangat kepada tenaga honorer untuk terus berjuang. Di samping itu, Asep juga akan berusaha semaksimal mungkin membantu merealisasikan harapan guru-guru honorer yang sudah lama mengabdikan diri untuk Lampung Selatan.
"Saya akan memberikan dukungan penuh kepada teman-teman. Perjuangan tidak akan berhenti di sini, bismillah bisa," kata Asep.
Tirta Saputra juga mengutarakan hal senada. Tirta siap membantu para tenaga honorer agar bisa mewujudkan harapan mereka. Namun, perlu diketahui harapan para tenaga honorer akan benar-benar terwujud apabila anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan cukup. (*)ran
