Konsep Desa HELAU yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dinilai memiliki potensi menjadi best practice dalam pemberdayaan masyarakat. Konsep tersebut tidak hanya mengedepankan kebersihan dan keindahan lingkungan, tetapi mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan desa dalam sebuah gerakan bersama.
Penilaian itu disampaikan Stakeholder and Government Engagement Manager ASB South and South-East Asia, Rofiqul Hidayat, saat audiensi dan kunjungan Paluma Nusantara bersama ASB South and South-East Asia dalam rangka koordinasi Program Green Pro 2025–2028 di Ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Senin (21/9/2026).
Menurut Rofiqul, kekuatan utama Desa HELAU terletak pada keterlibatan masyarakat dalam menjalankan konsep tersebut. Gagasan yang berasal dari pemerintah daerah kemudian diterjemahkan menjadi gerakan nyata di tingkat desa dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
“Kalau Pemerintah Daerah membuat ide kan banyak, tapi responsif dari desa itu bagaimana. Itu yang menjadi uniknya. Menjadi sebuah gerakan akhirnya, pemberdayaan semuanya,” ujar Rofiqul.
Ia menjelaskan, Desa HELAU memiliki sejumlah indikator yang berkaitan dengan agenda pembangunan, mulai dari ketahanan masyarakat, lingkungan, kebencanaan hingga pemberdayaan.
Kondisi tersebut membuat pengalaman Lampung Selatan dinilai menarik untuk menjadi bahan pembelajaran dalam pengembangan program serupa di daerah lain.
“Kami melihat ada best practice di Lampung Selatan yang punya indikator, nilai ketahanan dan sebagainya. Ini menarik,” katanya.
Rofiqul menambahkan, pengalaman dan pembelajaran dari implementasi Desa HELAU juga berpotensi menjadi salah satu bahan yang dapat dibawa dalam forum bersama pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto menjelaskan, sejak awal Desa HELAU memang dirancang bukan sekadar gerakan untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.
HELAU merupakan akronim dari Hijau, Elok, Lestari, Aman dan Berdaya. Konsep tersebut dikembangkan sebagai gerakan bersama yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Implementasinya dikaitkan dengan ketahanan pangan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat hingga pengembangan potensi pariwisata.
“HELAU itu sesungguhnya sebuah gerakan bersama. Ketika desa, dusun, RT, sampai rumah masyarakat sudah HELAU, dari aspek kesehatan kita dapat, dari pengentasan kemiskinan juga dapat, termasuk penanganan rumah kumuh,” jelas Supriyanto.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan desa tidak berhenti pada perubahan fisik lingkungan. Pemerintah juga mendorong agar perubahan tersebut diikuti dengan peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.
Salah satu bentuk intervensi yang dikembangkan adalah Teras HELAU, khususnya pada rumah-rumah penerima program bedah rumah.
Melalui konsep ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan perbaikan tempat tinggal, tetapi juga diarahkan agar lingkungan rumah dapat menjadi ruang produktif untuk mendukung kebutuhan keluarga.
Di sekitar rumah, masyarakat dapat didorong memiliki kebun, kolam maupun kandang sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan sekaligus pemberdayaan ekonomi keluarga.
“Jadi rumah itu nanti selain indah, juga ada aspek keberdayaannya setelahnya. Mereka dibuatkan kandang, diberikan ayamnya, dibuatkan kolam dan diberikan isinya. Kemudian dibina oleh perangkat daerah,” ujar Supriyanto.
Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat ditempatkan sebagai dua hal yang saling berkaitan.
Rumah yang layak dan lingkungan yang tertata diharapkan tidak hanya menciptakan kawasan yang lebih sehat dan nyaman, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menghasilkan pangan maupun aktivitas produktif dari lingkungan tempat tinggalnya.
Supriyanto mengatakan, implementasi Desa HELAU juga melibatkan berbagai perangkat daerah. Dengan demikian, program tidak berjalan secara sektoral, melainkan diarahkan agar berbagai intervensi pembangunan saling terhubung dalam satu gerakan.
Aspek lingkungan, infrastruktur, kesehatan, ketahanan pangan, keamanan, sosial hingga pariwisata ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan desa.
Pola tersebut menjadi salah satu karakter yang membuat Desa HELAU mendapat perhatian dalam kunjungan Paluma Nusantara dan ASB South and South-East Asia.
Koordinasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan Program Green Pro 2025–2028, yang membuka ruang kolaborasi dalam memperkuat ketahanan dan pemberdayaan masyarakat.
Bagi Pemkab Lampung Selatan, pengembangan Desa HELAU bukan sekadar mengejar perubahan visual desa, melainkan membangun kesadaran kolektif agar masyarakat menjadi bagian utama dari proses pembangunan.
Kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat menjadi fondasi penting agar gerakan tersebut dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.
Ke depan, Pemkab Lampung Selatan berharap kolaborasi dengan berbagai pihak dapat semakin diperkuat sehingga pengalaman pelaksanaan Desa HELAU dapat terus dikembangkan, sekaligus menjadi pembelajaran bagi penguatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa yang berkelanjutan. (Jasmin)
