Delapan fraksi DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan kebijakan keuangan daerah sekaligus menentukan arah pembangunan Kabupaten Lampung Selatan pada tahun mendatang.
Keputusan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Rabu (18/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Jenggis Khan Haikal, menyampaikan laporan hasil pembahasan Ranperda APBD 2027.
Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut rapat paripurna pada 16 September 2026 yang kemudian dilanjutkan melalui pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan perangkat daerah terkait.
Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas perhatian, pembahasan, serta berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan selama proses penyusunan anggaran.
Menurut Egi, APBD bukan sekadar dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan, melainkan instrumen strategis yang menentukan arah pembangunan serta prioritas kebijakan pemerintah daerah.
Melalui pengelolaan anggaran yang tepat, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperluas kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan, penyusunan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2027 telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.
“Setelah melewati rangkaian pembahasan antara Badan Anggaran dan perangkat daerah, serta memperhatikan berbagai masukan dan rekomendasi, alhamdulillah hari ini kita sampai pada persetujuan dan penandatanganan Ranperda tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2027,” ujar Egi.
Egi menilai, dinamika dan perbedaan pandangan selama proses pembahasan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat.
Berbagai masukan dari DPRD menjadi bahan penting untuk menyempurnakan kebijakan anggaran agar semakin sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
Karena itu, ia berharap hubungan sinergis antara pemerintah daerah dan DPRD terus terpelihara dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan.
“Saya berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah terus terjaga dan senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya,” katanya.
Setelah memperoleh persetujuan bersama, Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjalani evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses sebelum Ranperda ditetapkan menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2027.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Egi juga mengingatkan seluruh jajaran perangkat daerah agar memastikan setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Ia menegaskan, keberhasilan pengelolaan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran maupun banyaknya program yang dijalankan pemerintah.
Hal yang lebih penting adalah sejauh mana setiap alokasi anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan secara langsung.
“Karena keberhasilan pembangunan bukan diukur dari seberapa besar yang dikerjakan, tetapi dari seberapa besar dampak yang dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Persetujuan Ranperda APBD 2027 tersebut menjadi landasan penting bagi tahapan pengelolaan keuangan daerah berikutnya.
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan diharapkan mampu menerjemahkan setiap alokasi anggaran menjadi program yang terukur, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, APBD Tahun Anggaran 2027 tidak hanya menjadi dokumen formal pemerintahan, tetapi juga instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan. (Jasmin)