Pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan besarnya anggaran dan banyaknya program. Di balik setiap kebijakan, dibutuhkan data yang mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara nyata, termasuk sejauh mana warga memiliki akses terhadap layanan keuangan yang dapat menunjang aktivitas ekonomi mereka.
Perspektif inilah yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mengoptimalkan pemanfaatan Dashboard Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD).
Instrumen berbasis data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memetakan kondisi akses keuangan masyarakat, menemukan kesenjangan antarwilayah, sekaligus menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Komitmen itu ditunjukkan melalui keikutsertaan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Selatan, Aryan Saruhian, dalam peluncuran Dashboard IKAD secara virtual, Senin (19/10/2026).
Kegiatan tersebut dipusatkan di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta.
Dashboard IKAD tidak sekadar menghadirkan angka. Data yang tersaji dapat menjadi gambaran mengenai bagaimana masyarakat mengakses layanan keuangan serta wilayah mana yang masih menghadapi keterbatasan.
Informasi tersebut menjadi penting karena akses keuangan memiliki kaitan erat dengan kemampuan masyarakat mengembangkan aktivitas ekonomi.
Ketika masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang sesuai dan produktif, peluang untuk mengembangkan usaha, mengelola pendapatan, melakukan transaksi secara lebih efisien hingga memperoleh pembiayaan menjadi semakin terbuka.
Sebaliknya, kesenjangan akses dapat menjadi salah satu hambatan bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonominya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus berangkat dari kondisi dan kebutuhan daerah.
Menurutnya, berbagai persoalan pembangunan nasional pada dasarnya bermula dari dinamika yang terjadi di daerah.
“Semua hal yang terjadi di Indonesia, mulainya dari daerah. Perencanaan yang direncanakan di kantor ini pun pertama-tama harus bersumber dari daerah,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memperkuat pentingnya data daerah sebagai fondasi dalam menyusun kebijakan pembangunan.
Bagi pemerintah daerah, data bukan hanya menjadi bahan laporan, tetapi harus mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjawab persoalan masyarakat.
Dalam konteks Lampung Selatan, Dashboard IKAD dapat dimanfaatkan untuk memperkuat proses tersebut. Pemerintah dapat melihat wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar dalam aspek akses keuangan sekaligus mengidentifikasi potensi ekonomi yang dapat dikembangkan.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan tidak lagi semata-mata dilakukan berdasarkan asumsi, tetapi semakin diarahkan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Pentingnya integrasi data IKAD juga ditegaskan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Ia mendorong agar indikator IKAD dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga persoalan akses keuangan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi pembangunan yang lebih luas.
Dalam pemaparan kegiatan, disebutkan sebanyak 38 provinsi telah mengintegrasikan indikator IKAD. Sementara itu, 341 kabupaten/kota telah memuat indikator tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses keuangan mulai ditempatkan sebagai salah satu bagian penting dalam agenda pembangunan daerah.
Bagi Lampung Selatan, integrasi tersebut dapat menjadi peluang untuk memperkuat penentuan prioritas pembangunan, terutama program yang berkaitan dengan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang produktif.
Orientasinya bukan sekadar meningkatkan jumlah masyarakat yang menggunakan layanan keuangan, tetapi memastikan akses tersebut benar-benar memberikan manfaat terhadap aktivitas ekonomi.
Dengan demikian, layanan keuangan diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk memperluas usaha, meningkatkan produktivitas dan menciptakan sumber-sumber pendapatan baru.
Pemanfaatan IKAD juga tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan membangun ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.
Perluasan akses layanan keuangan harus berjalan beriringan dengan penguatan pelaku usaha, digitalisasi transaksi, peningkatan literasi serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhannya.
Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pemerintah daerah dapat mempertemukan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan layanan keuangan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Kolaborasi tersebut dapat diarahkan untuk mendukung pelaku usaha, memperkuat transaksi digital, membuka akses pembiayaan serta mendorong masyarakat agar mampu memanfaatkan layanan keuangan secara produktif.
Bagi Lampung Selatan, langkah tersebut sejalan dengan kebutuhan membangun pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berpusat pada kawasan atau kelompok tertentu, tetapi mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Sebab, pembangunan yang inklusif pada akhirnya harus memberikan kesempatan yang relatif setara bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang.
Pemanfaatan Dashboard IKAD pada akhirnya menempatkan data sebagai bagian penting dari proses pengambilan keputusan.
Pemerintah daerah dapat menggunakan informasi yang tersedia untuk mengetahui persoalan, menentukan prioritas, menyusun intervensi dan mengevaluasi dampak kebijakan.
Data juga dapat menjadi jembatan untuk melihat potensi ekonomi yang sebelumnya belum tergarap secara optimal.
Dengan mengetahui wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses keuangan, pemerintah dapat merancang program yang lebih spesifik. Begitu pula dengan wilayah yang memiliki potensi usaha dan ekonomi yang besar, tetapi belum didukung akses layanan keuangan yang memadai.
Pendekatan berbasis data tersebut diharapkan membuat program pembangunan menjadi lebih efektif dan memiliki dampak yang lebih nyata.
Pada akhirnya, keberhasilan pemanfaatan IKAD bukan sekadar terlihat dari tersedianya dashboard atau meningkatnya indikator akses keuangan.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah data tersebut mampu membantu pemerintah membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat.
Apakah pelaku usaha semakin mudah berkembang, apakah transaksi ekonomi semakin efisien, dan apakah masyarakat semakin memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Karena itu, bagi Pemkab Lampung Selatan, Dashboard IKAD bukan hanya alat untuk membaca kondisi hari ini. Lebih jauh, instrumen tersebut dapat menjadi pijakan untuk merancang masa depan pembangunan yang lebih inklusif—pembangunan yang dimulai dari data, diterjemahkan melalui kolaborasi, dan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.(jasmin)
