Pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kabupaten Lampung Selatan mulai memasuki tahap evaluasi menyeluruh. Bukan sekadar menilai bagaimana anggaran dikelola, pemeriksaan kali ini diarahkan untuk melihat seberapa besar dana pendidikan tersebut benar-benar memberi dampak terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan.
Evaluasi dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung melalui Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan BOSP Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026.
Agenda pemeriksaan diawali dengan Entry Meeting yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati Lampung Selatan, Kamis (3/9/2026). Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menerima langsung Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung.
Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Bambang Hary Andito, mengatakan pemeriksaan kinerja tersebut berfokus pada efektivitas upaya pemerintah daerah dalam mengelola dana BOSP untuk mendukung pemenuhan sekaligus peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Menurut Bambang, pemeriksaan tidak berhenti pada aspek kepatuhan maupun akuntabilitas pengelolaan keuangan. Lebih jauh, BPK ingin mengukur apakah pemanfaatan dana BOSP telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan.
“Pemeriksaan ini tidak hanya melihat aspek akuntabilitas tata kelola keuangan BOSP, tetapi juga sejauh mana dampaknya terhadap mutu dan taraf kualitas sektor pendidikan di daerah,” ujar Bambang.
Penekanan tersebut menjadi penting karena efektivitas anggaran pendidikan pada akhirnya tidak hanya diukur dari terserap atau tertibnya penggunaan anggaran, tetapi dari manfaat yang dirasakan oleh satuan pendidikan dan peserta didik.
Hasil pemeriksaan nantinya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk memperkuat tata kelola program pendidikan. Dengan demikian, penggunaan dana BOSP dapat semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi peserta didik.
Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan BPK RI tersebut.
Menurutnya, evaluasi dari lembaga pemeriksa negara merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik, khususnya dalam pengelolaan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, kami menyambut baik kehadiran Tim BPK RI. Pemeriksaan kinerja ini menjadi sarana evaluasi yang sangat penting bagi kami untuk terus membenahi dan meningkatkan kualitas pengelolaan program-program pendidikan di daerah,” kata Bupati Egi.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berkomitmen mendukung seluruh tahapan pemeriksaan dengan menyediakan data dan informasi yang diperlukan secara terbuka, lengkap, dan akuntabel.
Bagi Pemkab Lampung Selatan, proses pemeriksaan tersebut bukan sekadar agenda administratif. Masukan yang muncul dari pemeriksaan diharapkan dapat menjadi pijakan untuk memperbaiki berbagai aspek pengelolaan program pendidikan, mulai dari tata kelola anggaran hingga efektivitas pemanfaatannya di lapangan.
Egi juga memastikan setiap masukan, saran, maupun rekomendasi yang dihasilkan dari pemeriksaan akan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan sekaligus memastikan anggaran pendidikan benar-benar bermuara pada peningkatan kualitas layanan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pengelolaan BOSP bukan hanya terletak pada tertibnya administrasi dan pertanggungjawaban anggaran. Lebih dari itu, dana tersebut harus mampu menghadirkan perubahan nyata di lingkungan satuan pendidikan, memperkuat kualitas layanan, serta membuka ruang yang lebih besar bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
Melalui evaluasi BPK ini, Pemkab Lampung Selatan memiliki momentum untuk memastikan setiap dukungan anggaran pendidikan tidak berhenti sebagai angka dalam laporan, tetapi benar-benar menjadi investasi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. (Jasmin)
