Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai membuka peluang baru bagi penguatan ekonomi desa di Kabupaten Lampung Selatan. Melalui kemitraan antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hasil produksi masyarakat desa didorong agar terserap langsung dalam rantai pasok program nasional tersebut.
Langkah strategis itu mulai diwujudkan di Kecamatan Candipuro melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara enam BUMDes dan 11 SPPG, yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Candipuro, Jumat (25/9/2026).
Kerja sama tersebut menjadi tindak lanjut arahan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama untuk mendorong BUMDes mengambil peran strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan SPPG sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa.
Menariknya, pola kemitraan yang melibatkan seluruh BUMDes dan SPPG dalam satu kecamatan ini disebut menjadi yang pertama di Kabupaten Lampung Selatan, bahkan di Provinsi Lampung.
Atas dasar itu, Candipuro ditetapkan sebagai pilot project atau proyek percontohan penguatan ekonomi desa melalui sinergi BUMDes dan SPPG.
Enam BUMDes yang terlibat dalam kerja sama tersebut yakni BUMDes Beringin Kencana, BUMDes Titiwangi, BUMDes Rawa Selapan, BUMDes Way Gelam, BUMDes Karya Mulyasari, dan BUMDes Bumijaya.
Kolaborasi ini membuka peluang bagi berbagai komoditas lokal, mulai dari beras, telur, sayur-mayur, buah-buahan hingga kebutuhan pangan lainnya, untuk masuk ke dalam rantai pasok kebutuhan dapur SPPG.
Dengan demikian, pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lampung Selatan, Erdiyansyah, mengatakan penandatanganan kerja sama tersebut merupakan langkah awal yang penting dalam membangun keterlibatan desa pada rantai pasok program MBG.
Menurutnya, desa memiliki potensi komoditas pangan yang cukup besar untuk mendukung kebutuhan SPPG. Potensi tersebut perlu dikelola secara terorganisasi agar mampu menjadi sumber pendapatan baru bagi BUMDes dan masyarakat.
“Harapannya, Candipuro dapat menjadi pilot project yang nantinya bisa direplikasi di kecamatan lainnya,” ujar Erdiyansyah.
Ia menegaskan, kemitraan tersebut tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan untuk program MBG. Lebih dari itu, kerja sama ini dirancang agar potensi dan komoditas desa dapat menjadi bagian dari rantai ekonomi program prioritas nasional.
“Program ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan MBG, tetapi juga membuka ruang agar potensi dan komoditas desa menjadi bagian dari rantai ekonomi program tersebut. Dengan begitu, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh BUMDes dan masyarakat desa,” katanya.
Melalui skema tersebut, BUMDes diharapkan mampu menjalankan fungsi sebagai penggerak usaha desa sekaligus penghubung antara hasil produksi masyarakat dengan kebutuhan pasar yang lebih luas.
Keterlibatan BUMDes juga membuka ruang bagi petani, peternak, serta pelaku usaha pangan lokal untuk memperluas akses pemasaran hasil produksinya.
Jika dikelola secara berkelanjutan, kemitraan ini berpotensi menciptakan kepastian permintaan komoditas, memperluas jaringan distribusi, serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat desa.
Untuk memastikan kerja sama berjalan optimal, Dinas PMD Lampung Selatan juga akan melakukan pembinaan terhadap BUMDes yang terlibat.
Pembinaan tersebut diarahkan agar BUMDes mampu memenuhi standar kebutuhan SPPG, baik dari sisi kualitas produk, kuantitas pasokan maupun keberlanjutan distribusi.
Erdiyansyah mengatakan kesiapan BUMDes menjadi faktor penting agar kemitraan tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan, tetapi benar-benar dapat berjalan dalam aktivitas usaha dan distribusi pangan.
“BUMDes akan kita bina agar mampu memenuhi standar komoditas yang dibutuhkan SPPG. Kita ingin ekonomi desa bergerak, produk masyarakat terserap, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Selain aspek ekonomi dan distribusi, pelaksanaan MBG juga memerlukan perhatian terhadap kualitas layanan, keamanan pangan, serta pengelolaan lingkungan.
Karena itu, dalam kegiatan tersebut Satgas MBG turut memberikan sosialisasi kepada BUMDes dan pengelola SPPG mengenai berbagai aspek pendukung pelaksanaan program.
Dinas Lingkungan Hidup memberikan arahan terkait pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sedangkan Dinas Kesehatan menekankan pentingnya pengawasan kualitas dan keamanan pangan guna menjaga standar layanan pemenuhan gizi.
Kegiatan itu turut dihadiri Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan Tri Umaryani, Kepala Dinas Kesehatan Devi Arminanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Yespi Cory, Camat Candipuro Sumiyati, serta Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Lampung Selatan, Alfarizi.
Penetapan Candipuro sebagai pilot project menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat Program MBG agar tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat, tetapi juga oleh pelaku ekonomi di tingkat desa.
Melalui keterlibatan BUMDes dalam rantai pasok pangan, desa berpeluang memiliki akses pasar yang lebih terstruktur, sementara SPPG memperoleh kesempatan menjalin kemitraan dengan penyedia komoditas lokal.
Ke depan, pola kerja sama tersebut diharapkan dapat dikembangkan di kecamatan lain di Kabupaten Lampung Selatan, dengan menyesuaikan potensi komoditas, kesiapan kelembagaan BUMDes, serta kebutuhan masing-masing SPPG.
Sinergi ini sekaligus menjadi langkah untuk mempertemukan dua kepentingan pembangunan, yakni pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat melalui MBG dan penguatan ekonomi desa melalui pemanfaatan potensi lokal.
Dengan pembinaan, pengawasan, dan keberlanjutan kemitraan, Candipuro diharapkan mampu menjadi model pengembangan ekonomi desa yang menghubungkan produksi masyarakat dengan kebutuhan program nasional, sehingga manfaat pembangunan dapat mengalir hingga ke tingkat desa. (Jasmin)
