DBFMRadio.id – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama antara bupati/wali kota dengan kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-Provinsi Lampung di Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai, Kota Metro, Kamis (14/8/2025).


Kerja sama ini bertujuan memperkuat sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan desa antara pemerintah daerah dan kejaksaan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung.


Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Yandri Susanto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Forkopimda Provinsi Lampung, seluruh kepala daerah 15 kabupaten/kota, serta Kajari se-Provinsi Lampung.


Bupati Radityo Egi Pratama hadir bersama Kajari Lampung Selatan Suci Wijayanti, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Kepala Bagian Hukum Kabupaten Lampung Selatan.


Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengungkapkan bahwa sejak 2014 pemerintah mengalokasikan Rp1 miliar per desa untuk mempercepat pembangunan. Namun, dalam satu dekade pelaksanaannya, masih ditemukan desa yang mengalami hambatan, baik karena kendala teknis maupun kekhawatiran kepala desa dalam mengambil keputusan pembangunan.


“Desa adalah garis terdepan pembangunan. Program Jaga Desa ini bukan hambatan, melainkan peluang agar kepala desa lebih leluasa membangun,” ujarnya.


Rahmat menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dan kejaksaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa, termasuk pemanfaatan teknologi untuk memantau penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel.


Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Yandri Susanto memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung atas inisiasi program tersebut.


Menurutnya, dana desa secara nasional mencapai Rp71 triliun, dengan alokasi untuk Provinsi Lampung sebesar Rp2,3 triliun. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, penurunan stunting, pengembangan SDM, serta program prioritas lainnya.


“Kepala desa harus dibimbing dan didampingi agar penggunaan anggaran tepat sasaran. Jika 2.000 desa di Lampung kita bangun kesejahteraannya, maka Lampung akan maju,” tegas Yandri. (Arya)