Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus memperkuat komitmennya dalam membangun desa sebagai pusat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya itu diwujudkan melalui penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, profesional, serta berorientasi pada hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Senin (3/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, Korwas APD Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Ade Priyanto, Anggota Komite IV DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Lampung Almira Nabila Fauzi sebagai narasumber, jajaran kepala perangkat daerah, para camat, serta seluruh kepala desa di Kabupaten Lampung Selatan.
Dalam sambutannya, Bupati Egi menyampaikan apresiasi kepada BPKP Perwakilan Provinsi Lampung beserta seluruh pihak yang telah menginisiasi terselenggaranya workshop tersebut. Menurutnya, kegiatan itu menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
"Workshop ini sangat penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," ujar Egi.
Bupati Egi menjelaskan, penguatan kapasitas aparatur desa merupakan bagian dari implementasi arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
Menurutnya, kebijakan tersebut juga selaras dengan Program HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul), khususnya pada pilar Unggul yang menitikberatkan pada peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan desa.
"Harapannya, para kepala desa dan perangkat desa memperoleh tambahan wawasan serta keterampilan sehingga mampu membangun manajemen pemerintahan desa yang profesional dan berkualitas," katanya.
Namun demikian, Egi mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak cukup hanya dinilai dari tertib administrasi. Lebih dari itu, setiap rupiah yang dikelola harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.
Ia pun menekankan dua indikator utama yang harus menjadi pedoman seluruh pemerintah desa dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan, yaitu impact (dampak) dan sustainable (keberlanjutan).
"Keberhasilan pembangunan desa harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Setiap program harus memberikan dampak positif yang nyata sekaligus mampu berkelanjutan," tegasnya.
Sementara itu, Korwas APD Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Ade Priyanto, mengatakan workshop tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa.
Menurut Ade, selain memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel, kegiatan itu juga diharapkan mampu mendorong pembangunan desa yang lebih efektif melalui pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai kewenangan desa, percepatan transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan, serta menghasilkan berbagai rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan.
Melalui workshop tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menegaskan bahwa pembangunan desa bukan sekadar mengejar realisasi anggaran, melainkan memastikan setiap kebijakan dan program mampu menghadirkan perubahan yang nyata, memperkuat kemandirian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Jasmin)
