Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mulai menyusun arah baru kebijakan pajak dan retribusi daerah dengan mengedepankan keseimbangan antara peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan ekonomi masyarakat.
Prinsip tersebut menjadi perhatian Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan, Rabu (11/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Egi menegaskan bahwa kebijakan pajak dan retribusi daerah tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan pemerintah. Lebih dari itu, regulasi yang disusun harus mampu menjaga daya beli masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan iklim investasi dan dunia usaha yang kondusif.
Menurutnya, penyempurnaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 diperlukan agar pengaturan pajak dan retribusi daerah tetap selaras dengan perkembangan kebijakan fiskal nasional, ketentuan perundang-undangan, serta kebutuhan pelayanan publik.
"Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Kementerian Keuangan terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah substansi agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Egi.
Dalam rancangan perubahan tersebut, sejumlah substansi menjadi perhatian, mulai dari penyesuaian ketentuan pajak daerah berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat hingga penyempurnaan pengaturan objek dan tarif pajak serta retribusi daerah.
Pemkab Lampung Selatan juga berupaya mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui penambahan dan penyempurnaan sejumlah objek retribusi.
Sektor yang menjadi perhatian meliputi pelayanan kesehatan, kebersihan, pemanfaatan aset daerah, kualitas lingkungan, hingga penggunaan ruang jalan untuk infrastruktur dan jaringan telekomunikasi.
Meski demikian, Egi mengingatkan agar setiap kebijakan peningkatan penerimaan daerah tetap disusun secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
Baginya, penguatan kapasitas fiskal daerah harus berjalan beriringan dengan perlindungan daya beli masyarakat, keberlangsungan dunia usaha, serta terjaganya iklim investasi di Kabupaten Lampung Selatan.
Dengan demikian, optimalisasi PAD tidak hanya menjadi upaya meningkatkan pendapatan pemerintah, tetapi juga harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Untuk memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar berkualitas, Bupati Egi mengharapkan pembahasan Raperda dapat berlangsung secara terbuka dengan melibatkan berbagai pandangan, saran, dan masukan dari DPRD maupun perangkat daerah terkait.
"Kami berharap melalui penyampaian Raperda ini, pembahasan dapat berlangsung secara terbuka. Berbagai pandangan, saran, dan masukan sangat diperlukan untuk menyempurnakan materi yang telah diajukan," katanya.
Raperda tersebut selanjutnya dijadwalkan dibahas bersama DPRD Kabupaten Lampung Selatan dan perangkat daerah terkait pada 12-16 November 2026.
Tahapan pembahasan ini menjadi momentum penting untuk mengkaji setiap substansi rancangan agar regulasi yang ditetapkan tidak hanya memenuhi ketentuan perundang-undangan, tetapi juga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Bupati Egi berharap pembahasan dapat berjalan konstruktif sehingga menghasilkan kebijakan yang mampu memperkuat kemandirian keuangan daerah tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat.
Melalui penyempurnaan regulasi tersebut, Pemkab Lampung Selatan menargetkan pajak dan retribusi daerah dapat menjadi instrumen strategis dalam membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat perekonomian daerah.
Sebab, peningkatan pendapatan daerah bukan semata-mata tentang besarnya penerimaan, melainkan bagaimana kebijakan tersebut mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan. (Jasmin)
