13:07:30 DBFMRadio.id - Bandarlampung - Presiden menghendaki program strategis pemerintah pusat itu bisa dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati dan walikota sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing.
Terlebih, saat ini MPR tidak menyusun GBHN yang merangkum janji politik Presiden terpilih, dirumuskan dalam program jangka pendek, menengah dan panjang.
"Hal itu, seiring dengan program prioritas Gubernur, Bupati dan Walikota terpilih. Meskipun Kabupaten dan Kota sejajar, tapi posisi Kota punya kelebihan, khususnya Kota sebagai Ibukota Provinsi" ujar Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo saat membuka Assosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Graha Wangsa Bandarlampung, Jum'at (27/5/2022).
Menurut Tjahjo Kumolo, KemenpanRB saat ini sedang mencoba membangun tata kelola pemerintahan, melalui Reformasi Birokrasi.
"Jadi intinya, visi misi Jokowi - Ma'ruf Amin, memasukkan skala prioritas yang berkaitan dengan reformasi birokrasi ini, harus ada percepatan, karena masa kerja Jokowi - Ma'ruf Amin tinggal 2 tahun" ingat Menpan-RB.
Jika tidak ada percepatan, terus Menpan RB, dan pada 2024 sudah memiliki Presiden baru, jika sekarang tidak memasukkan visi misi reformasi birokrasi yang tujuan utamanya memangkas birokrasi dalam hal perizinan, pelayanan masyarakat, tentunya harus menilai dari awal.
Nampak hadir, Ketua APEKSI yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Staf Ahli bidang Pemerintah dan Otonomi Daerah Jufri Rahman, Staf Ahli bidang Budaya Kerja Abdul Hakim, Staf Khusus Menteri bidang Pelayanan Publik dan Umum Saefudin Latief, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol. Ino Harianto, Dandim 0410/KBL Kolonel Inf Faisol Izuddin Karimi, para Wali Kota se-Indonesia serta para Forkompimda Kota Bandar Lampung.(db-ytbkkminfokotabalam-aap).
