DBFMRadio.id, LAMPUNG SELATAN — Komoditas beras kembali tercatat sebagai penyumbang utama kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) nasional pada pekan keempat Juni 2025. Kenaikan harga beras melampaui daging ayam ras dan cabai merah, menjadikannya faktor dominan yang mendorong inflasi di berbagai daerah.
Data tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI pada Senin (30/6/2025). Rapat diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, termasuk Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang turut hadir secara virtual dari Ruang Kabag Perekonomian, Kantor Bupati Lampung Selatan melalui Zoom Meeting.
16 Provinsi Alami Kenaikan IPH
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam paparannya mengungkapkan bahwa:
“Secara nasional, terdapat 16 provinsi yang mengalami kenaikan IPH, sementara 21 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi tercatat stabil dibandingkan pekan keempat bulan sebelumnya.”
Amalia menegaskan, komoditas utama yang perlu diwaspadai adalah beras dan minyak goreng, meski daging ayam ras dan cabai merah juga menyumbang tekanan harga. Komoditas lain seperti bawang merah, bawang putih, gula pasir, dan telur ayam ras diperkirakan akan menambah tekanan inflasi dalam waktu dekat. Sementara daging sapi dan cabai merah dinilai masih relatif stabil.
Dorongan Realisasi Program 3 Juta Rumah
Dalam sesi lanjutan, Direktur Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dirjen PKP), Fitrah Nur, menyampaikan progres program nasional pembangunan 3 juta rumah yang terbagi untuk wilayah desa, kota, dan pesisir.
Namun, hingga kini masih terdapat empat kabupaten yang belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai pembebasan BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Padahal, kebijakan tersebut dinilai krusial dalam mempercepat realisasi program perumahan rakyat.
“Dari target nasional, APBN 2025 diarahkan untuk membangun 4.909 unit rumah baru, namun realisasinya baru mencapai 180 unit. Sementara dari APBD, dari target 30.382 unit, sudah terealisasi sekitar 28.000 unit,” jelas Fitrah.
Dirinya juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga desa. Selain itu, dibutuhkan pendataan wilayah yang komprehensif serta sosialisasi masif kepada masyarakat dan pelaku swasta untuk mendorong percepatan pembangunan perumahan secara gotong royong.
Rakor tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah daerah, termasuk Pemkab Lampung Selatan, untuk lebih proaktif dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mendukung program strategis nasional di sektor perumahan dan kesejahteraan masyarakat. (Indah/Siska)
