Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memperkuat kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat menyusul meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
Berbagai langkah penanganan lintas sektor mulai disiapkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi dampak erupsi, terutama hujan abu vulkanik yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.
Langkah tersebut menjadi hasil rapat koordinasi yang dipimpin langsung Bupati Lampung Selatan melalui Zoom Meeting pada Sabtu malam, 5 September 2026.
Rapat yang diikuti sejumlah perangkat daerah terkait itu digelar untuk memastikan seluruh unsur pemerintahan siap merespons perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau sekaligus menjamin keselamatan masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, mengatakan berdasarkan pemantauan Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau, aktivitas erupsi saat ini berpotensi menimbulkan dampak berupa abu vulkanik.
Namun, masyarakat diminta tidak menyamakan kondisi saat ini dengan peristiwa erupsi pada 2018 yang disertai longsoran tubuh Gunung Anak Krakatau dan memicu tsunami.
“Berdasarkan hasil pemantauan yang ada, potensi dampak yang perlu diwaspadai saat ini adalah hujan abu vulkanik. Kondisi ini berbeda dengan kejadian tahun 2018. Meski demikian, pemerintah daerah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat,” ujar Hendry, Minggu (6/9/2026).
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Lampung Selatan berkoordinasi dengan Polres Lampung Selatan untuk menghentikan sementara aktivitas wisata menuju Pulau Sebesi dan kawasan Gunung Anak Krakatau.
Kebijakan tersebut berlaku hingga kondisi dinyatakan aman oleh pihak berwenang.
Di sektor transportasi, Dinas Perhubungan bersama ASDP dan KSOP turut melakukan pemantauan terhadap kemungkinan dampak aktivitas vulkanik terhadap keselamatan penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni maupun Dermaga Canti.
Sementara itu, seluruh kecamatan diminta aktif turun ke lapangan untuk membantu masyarakat serta menyampaikan imbauan agar mengurangi aktivitas di luar rumah apabila terjadi hujan abu vulkanik.
Untuk mengantisipasi dampak terhadap kesehatan masyarakat, Satpol PP dan Damkarmat, Dinas Kesehatan, BPBD, serta jajaran kecamatan disiagakan untuk melakukan pembagian masker dan menyiapkan pos kesehatan sesuai kebutuhan di wilayah yang terdampak.
Perhatian juga diberikan terhadap keselamatan nelayan dan masyarakat yang beraktivitas di laut.
Pemkab mengimbau nelayan maupun masyarakat agar tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dalam radius paling dekat tiga kilometer serta selalu mengikuti arahan petugas di lapangan.
Di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan diminta menyiapkan skenario pembelajaran alternatif apabila aktivitas erupsi terus berlanjut.
Opsi peliburan sekolah maupun pembelajaran daring akan disesuaikan dengan perkembangan situasi dan rekomendasi instansi terkait.
Tak hanya itu, Dinas Ketahanan Pangan juga diminta menyiapkan cadangan pangan sebagai langkah antisipasi apabila dampak erupsi berlangsung dalam waktu lama dan memengaruhi aktivitas masyarakat maupun nelayan.
Dalam struktur penanganan, BPBD Kabupaten Lampung Selatan ditunjuk sebagai perangkat daerah koordinator.
Tim penanganan bencana akan melakukan pemantauan serta pelaporan perkembangan kondisi secara berkala setiap tiga jam.
BPBD juga menyampaikan laporan perkembangan situasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bagian dari sistem pelaporan berjenjang.
Untuk mendukung penanganan apabila kondisi berkembang menjadi bencana yang lebih luas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diminta menyiapkan opsi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat yang membutuhkan informasi maupun layanan terkait penanganan dapat menghubungi Call Center BPBD Lampung Selatan di 0823-5892-4600.
Pemkab Lampung Selatan juga memperkuat strategi komunikasi publik agar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang simpang siur.
Seluruh publikasi terkait aktivitas dan penanganan erupsi Gunung Anak Krakatau dipusatkan melalui satu pintu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan.
Hendry mengajak media massa maupun media digital untuk bersama-sama menyebarluaskan informasi resmi yang telah diverifikasi.
“Kami mengajak media massa maupun media digital untuk bersama-sama menyebarluaskan informasi resmi yang telah terverifikasi. Masyarakat juga diharapkan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas sumbernya,” ujarnya.
Pemkab Lampung Selatan menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah. Seluruh unsur pemerintahan diminta bergerak sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing agar setiap perkembangan situasi dapat direspons secara cepat dan tepat.
“Bupati menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk bergerak sesuai perannya masing-masing. Kesiapsiagaan harus dilakukan secara terkoordinasi agar setiap perkembangan situasi dapat direspons dengan cepat dan tepat,” kata Hendry.
Di tengah meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau, masyarakat Lampung Selatan diminta tetap tenang dan tidak panik. Kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan terus mengikuti arahan petugas serta informasi resmi dari pemerintah dan instansi berwenang.
Dengan koordinasi lintas sektor, pemantauan berkala, kesiapan layanan kesehatan, transportasi, pendidikan hingga cadangan pangan, Pemkab Lampung Selatan berupaya memastikan masyarakat tetap terlindungi menghadapi setiap kemungkinan perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. (Jasmin)
