Gerbang birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali bergerak. Sebanyak 152 pejabat struktural dan fungsional resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya, Rabu (2/9/2026).
Namun, ada yang berbeda dari prosesi pelantikan kali ini. Jika biasanya pelantikan pejabat berlangsung di ruang pemerintahan yang formal, Pemkab Lampung Selatan memilih halaman Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai lokasi pengambilan sumpah.
Pilihan tempat tersebut bukan sekadar simbolis. Di tengah masyarakat yang sedang mengurus berbagai kebutuhan administrasi dan layanan publik, para pejabat yang baru menerima amanah diingatkan kembali bahwa setiap jabatan dalam pemerintahan pada akhirnya memiliki satu muara: memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Prosesi pelantikan dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, dan disaksikan langsung oleh masyarakat yang tengah mengakses pelayanan di MPP.
Sebanyak 152 pejabat yang dilantik terdiri dari 45 pejabat administrator, 56 pejabat pengawas, dan 51 pejabat fungsional. Selain itu, empat aparatur sipil negara (ASN) juga mendapat tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt), masing-masing tiga untuk jabatan administrator dan satu untuk jabatan pengawas.
Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Supriyanto menyampaikan pesan yang jauh melampaui urusan struktur organisasi. Menurutnya, jabatan bukan sekadar posisi atau kewenangan, melainkan amanah yang harus diterjemahkan menjadi kinerja nyata.
“Ada alasan mengapa pelantikan ini dilaksanakan di halaman MPP. Karena momentum ini dapat dilihat dan dihadiri oleh masyarakat yang sedang menjalankan pelayanan. Jabatan yang kita emban harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang baik,” kata Supriyanto.
Pemilihan MPP sebagai lokasi pelantikan seolah menghadirkan gambaran nyata tentang siapa yang menjadi tujuan utama dari seluruh aktivitas birokrasi.
Supriyanto meminta jajaran pemerintahan tidak terjebak pada rutinitas administratif semata. Setiap kewenangan yang dimiliki pejabat harus digunakan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Harus kita sadari, siapa yang akan kita layani? Tentu masyarakat. Apa yang kita lakukan, inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.
Ia bahkan memberikan penekanan khusus agar para pejabat yang baru dilantik mampu memastikan persoalan masyarakat ditangani sampai tuntas.
Bagi Supriyanto, kualitas pelayanan bukan hanya tentang cepat atau lambatnya sebuah proses, tetapi juga tentang apakah masyarakat benar-benar mendapatkan solusi setelah mendatangi pemerintah.
“Jangan sampai masyarakat datang membawa persoalan dan pulang membawa persoalan. Semua masalah masyarakat harus tuntas. Jangan membawa persoalan yang sama saat pulang,” ujarnya.
Pesan itu terasa semakin kuat karena di sekitar lokasi pelantikan terdapat berbagai tulisan aspirasi masyarakat. Bagi Supriyanto, aspirasi tersebut bukan sekadar tulisan yang terpampang di ruang publik, melainkan suara yang harus menjadi perhatian pemerintah.
Aspirasi masyarakat, menurutnya, dapat menjadi bahan evaluasi bagi jajaran birokrasi untuk memperbaiki pelayanan sekaligus menjadi pertimbangan dalam menjalankan tugas dan mengambil kebijakan.
Di tengah penguatan pelayanan publik, Lampung Selatan juga terus mencatat sejumlah capaian pembangunan. Salah satunya terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,71 persen.
Capaian tersebut, kata Supriyanto, tidak boleh membuat pemerintah berhenti bekerja. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi harus dijaga dengan birokrasi yang semakin solid, efektif, dan mampu menerjemahkan kebijakan menjadi manfaat nyata.
Sebab, keberhasilan pemerintah pada akhirnya bukan hanya tercermin dari banyaknya penghargaan atau capaian administratif.
“Keberhasilan pemerintah tidak diukur dari seberapa banyak penghargaan yang didapat, tetapi dari seberapa besar manfaat yang kita berikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi 152 pejabat yang baru saja menerima amanah. Mereka dituntut segera memahami tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing serta memastikan roda pemerintahan berjalan semakin efektif.
Pelantikan di halaman MPP pun menjadi semacam pengingat terbuka: di balik meja birokrasi ada masyarakat yang menunggu kepastian, solusi, dan pelayanan.
Karena itu, jabatan tidak boleh berhenti pada nama yang tercantum dalam surat keputusan. Jabatan harus hadir dalam bentuk kerja, tanggung jawab, dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Saya percaya dengan birokrasi yang solid mampu menjadikan Lampung Selatan maju menuju Indonesia Emas. Berikan yang terbaik di mana pun kita berada,” kata Supriyanto.
Pada akhirnya, pelantikan tersebut bukan hanya tentang pergantian atau pengisian jabatan. Lebih dari itu, ia menjadi penegasan bahwa semakin tinggi amanah yang diberikan, semakin besar pula tanggung jawab untuk hadir dan bekerja bagi masyarakat. (Jasmin)
Download: Daftar Pelantikan Pejabat Struktural dan Pelaksana tugas (2 September 2026)
