Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

15:09:37 DBFMRadio.id : Kalianda - Ketua BBHAR (Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat)  DPC PDI Perjuangan Lampung Selatan Merik Havit,S.H.,MH menjadi narasumber pada Ruang Dialog DBFM  yang dipandu host Chairunisa dengan topik "Rertorative Justice”, Kamis (1/09/2022).

Menurut Merik, BBHAR adalah sayap DPC PDI perjuangan Lampung Selatan yang diketuai oleh H. Nanang Ermanto dan dirinya  diberi amanat menjadi ketua BBHAR dari tahun 2019.

"BBHAR di dirikan oleh 9 pemuda yang mempunyai tujuan untuk mengadvokasi masyarakat dan memberikan solusi, bagi masyarakat tidak mampu yang terjerat hukum" terangnya.

Pada bagian lain penjelasanya,  Merik Havit mengatakan, dari beberapa Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Lampung Selatan, BBHAR sudah terakreditasi dari Kemenkumham.

Di BBHAR, lanjut Merik, dirinya  diberi tugas  oleh ketua DPC untuk terjun langsung kelapangan melayani masyarakat dan bertanya kemasyarakat apa yang dibutuhkan dan apa yang di inginkan.

“Tiap hari saya mendatangi 5 titik, rata-rata yang dibutuhkan masyarakat adalah kesehatan gratis dan mudah maka dari itu setiap kali saya turun kelapangan saya langsung bertanya apa kesulitan masyarakat,  tidak juga dibidang hukum namun juga dibidang sosial" rinci dia.

"Selain itu kita juga punya program jumat berkah dimana setiap jumat itu kita membagikan rezki untuk anak yatim piatu di tiap-tiap desa.” terus Merik.

Untuk itulah, Merik menyampaikan apresiasinya terkait Restorative Justice kepada Aparat Penegak Hukum karena selalu menggalakkan Restorative Justice di Lampung Selatan.

“menurut pandangan saya restorative justice ini sangat penting dan perlu karena kalau perkara selesai diluar pengadilan jadi tidak terlalu banyak orang yang dirugikan, syarat dari restorative justice itu ya kesepakatan antar kedua belah pihak maka dari itu kita di Lampung Selatan selalu intens melakukan sosialiasi hukum langsung ke desa-desa”.

Merik juga berpesan, berharap masyarakat lampung selatan yang memang memiliki permasalahan bisa langsung datang ke kantor BBHAR di depan sekolah MAN Lampung Selatan Jati Indah atau ke Radio DBFM yang nantinya akan diteruskan ke BBHAR dan akan ditindak lanjuti menyelesaikan masalahnya.(db-dcm-aap).

15:09:37 DBFMRadio.id : Kalianda - Ketua BBHAR (Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat)  DPC PDI Perjuangan Lampung Selatan Merik Havit,S.H.,MH menjadi narasumber pada Ruang Dialog DBFM  yang dipandu host Chairunisa dengan topik "Rertorative Justice”, Kamis (1/09/2022).

Menurut Merik, BBHAR adalah sayap DPC PDI perjuangan Lampung Selatan yang diketuai oleh H. Nanang Ermanto dan dirinya  diberi amanat menjadi ketua BBHAR dari tahun 2019.

"BBHAR di dirikan oleh 9 pemuda yang mempunyai tujuan untuk mengadvokasi masyarakat dan memberikan solusi, bagi masyarakat tidak mampu yang terjerat hukum" terangnya.

Pada bagian lain penjelasanya,  Merik Havit mengatakan, dari beberapa Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Lampung Selatan, BBHAR sudah terakreditasi dari Kemenkumham.

Di BBHAR, lanjut Merik, dirinya  diberi tugas  oleh ketua DPC untuk terjun langsung kelapangan melayani masyarakat dan bertanya kemasyarakat apa yang dibutuhkan dan apa yang di inginkan.

“Tiap hari saya mendatangi 5 titik, rata-rata yang dibutuhkan masyarakat adalah kesehatan gratis dan mudah maka dari itu setiap kali saya turun kelapangan saya langsung bertanya apa kesulitan masyarakat,  tidak juga dibidang hukum namun juga dibidang sosial" rinci dia.

"Selain itu kita juga punya program jumat berkah dimana setiap jumat itu kita membagikan rezki untuk anak yatim piatu di tiap-tiap desa.” terus Merik.

Untuk itulah, Merik menyampaikan apresiasinya terkait Restorative Justice kepada Aparat Penegak Hukum karena selalu menggalakkan Restorative Justice di Lampung Selatan.

“menurut pandangan saya restorative justice ini sangat penting dan perlu karena kalau perkara selesai diluar pengadilan jadi tidak terlalu banyak orang yang dirugikan, syarat dari restorative justice itu ya kesepakatan antar kedua belah pihak maka dari itu kita di Lampung Selatan selalu intens melakukan sosialiasi hukum langsung ke desa-desa”.

Merik juga berpesan, berharap masyarakat lampung selatan yang memang memiliki permasalahan bisa langsung datang ke kantor BBHAR di depan sekolah MAN Lampung Selatan Jati Indah atau ke Radio DBFM yang nantinya akan diteruskan ke BBHAR dan akan ditindak lanjuti menyelesaikan masalahnya.(db-dcm-aap).

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

16:18:20 DBFMRadio.id : Kalianda-  Dalam rangka hari kemerdekaan republik indonesia ke 77 tahun 2022 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II A kalianda memberi remisi umum kepada warga binaan dan anak binaan di Aula Lapas kelas II A Kalianda Lampung Selatan, Rabu (17/8/2022).

Selain Bupati Nanang Ermanto, pemberian remisi ini juga dihadiri Komanda Kodim 0421/LS Letkol Inf.Fajar Akhiruddin S.ip,.M.Si , Kajari  Dwi Astuti Beniyati,S.H., M.H beserta Kpala OPD di lingkungan pemda lampung selatan.

Kalapas kelas II A Kalianda Sekaligus sebagai ketua pelaksana kegiatan remisi ini Dr. Tetra Distorie Imantoro, Amd.ip, S.sos., S.H., M.H mengatakan situasi dan kondisi saat ini dilapas kalianda masih dalam situasi aman.

"Saat ini di Lapas Kalianda dihuni  768 orang warga binaan padahal  kapasitas hanya 300 orang sehingga lapas kalianda over capasity." Kata Tetra Distorie Imantoro, dalam laporannya.

Dari jumlah tersebut,  menurutnya warga binaan di Lapas Kalianda  41 % kasus narkotika , perlindungan anak 20%, pencurian 16%. Adapun  rasio perbandingan petugas pengamanan 1: 110.

Tetra Distorie juga  menucapakan terimakasih kepada pemerintah daerah dimana dalam menjalankan tugas pembinana dan pengamanan di lapas kalianda tidak bisa sendiri perlu bantuan semua pihak.

Remisi atau pengurangan hukuman yang  diserahkan Bupati Nanang Ermanto kepada 522 warga binaan yang berkelakuan baik, dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan.

Untuk diketahui,  remisi mulai dari 1 sampai dengan 6 bulan dengan  rincian 1 bulan sebnayak 97 orang, 2 bulan 119 orang , 3 bulan 190 orang, 4 bulan 64 orang, 5 bulan 44 orang dan 6 bulan 8 orang serta 2 orang langsung bebas.(db-dekar-aap).

16:18:20 DBFMRadio.id : Kalianda-  Dalam rangka hari kemerdekaan republik indonesia ke 77 tahun 2022 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II A kalianda memberi remisi umum kepada warga binaan dan anak binaan di Aula Lapas kelas II A Kalianda Lampung Selatan, Rabu (17/8/2022).

Selain Bupati Nanang Ermanto, pemberian remisi ini juga dihadiri Komanda Kodim 0421/LS Letkol Inf.Fajar Akhiruddin S.ip,.M.Si , Kajari  Dwi Astuti Beniyati,S.H., M.H beserta Kpala OPD di lingkungan pemda lampung selatan.

Kalapas kelas II A Kalianda Sekaligus sebagai ketua pelaksana kegiatan remisi ini Dr. Tetra Distorie Imantoro, Amd.ip, S.sos., S.H., M.H mengatakan situasi dan kondisi saat ini dilapas kalianda masih dalam situasi aman.

"Saat ini di Lapas Kalianda dihuni  768 orang warga binaan padahal  kapasitas hanya 300 orang sehingga lapas kalianda over capasity." Kata Tetra Distorie Imantoro, dalam laporannya.

Dari jumlah tersebut,  menurutnya warga binaan di Lapas Kalianda  41 % kasus narkotika , perlindungan anak 20%, pencurian 16%. Adapun  rasio perbandingan petugas pengamanan 1: 110.

Tetra Distorie juga  menucapakan terimakasih kepada pemerintah daerah dimana dalam menjalankan tugas pembinana dan pengamanan di lapas kalianda tidak bisa sendiri perlu bantuan semua pihak.

Remisi atau pengurangan hukuman yang  diserahkan Bupati Nanang Ermanto kepada 522 warga binaan yang berkelakuan baik, dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan.

Untuk diketahui,  remisi mulai dari 1 sampai dengan 6 bulan dengan  rincian 1 bulan sebnayak 97 orang, 2 bulan 119 orang , 3 bulan 190 orang, 4 bulan 64 orang, 5 bulan 44 orang dan 6 bulan 8 orang serta 2 orang langsung bebas.(db-dekar-aap).

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

00:20:15 DBFMRadio.id : Kalianda - Kejaksaan Negeri (Kajari) Kalianda  Lampung Selatan, memusnahkan 186 Barang Bukti (BB) tindak pidana umum, periode Juli 2021 hingga Mei 2022.

"186 BB yang dimusnahkan diantaranya yaitu, 1 buah kepala harimau Sumatera, 120 kuku Beruang, 14 buah pipa rokok yang terbuat dari tulang ikan Duyung dan berbagai obat-obatan terlarang" jelas Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan Dwi Astuti Beniyati, S.H. M.H di Podcast Kejari, Rabu (22/6/2022).

Menurut Dwi Astuti Beniyati, barang bukti yang dimusnahkan  merupakan keputusan Pengadilan, baik Pengadilan Negeri, putusan Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI).

Sementara, Analis Kebijakan Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Niken, sangat mengapresiasi kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana umum tersebut.

Amanat UU 5/1990

Kegiatan itu (pemusnahan BB), katanya, merupakan wujud nyata dari Kajari Lampung Selatan dalam melaksanakan amanat Undang-undang nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

"kami sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Dimana Undang -undang nomor 5 tahun 1990 didalamnya ada pasal berupa barang bukti yang telah inkracht, khususnya untuk satwa yang dilindungi itu harus dimusnahkan", jelas Niken.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum JSI-JAAN -  Benvika mengatakan pemusnahan barang bukti tindak pidana umum merupakan hal yang sangat positif karena hal tersebut merupakan salah satu cara menghentikan perdagangan satwa ilegal.

"Sangat positif sekali kegiatan ini, semoga kerjasama dapat terus bersinergi untuk menghentikan perdagangan satwa ilegal, dengan menaruh harapan dari Pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil dan maksimal" ujar Benvika.

Sementara itu, Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Lampung pada BKSDA Bengkulu, Hipson mengatakan pemusnahan barang bukti tindak pidana umum merupakan salah satu cara yang bisa mengedukasi masyarakat mengenai satwa yang dilindungi.

"Jadi kita telah melaksanakan pemusnahan barang bukti satwa-satwa yang dilindungi supaya barang bukti tersebut tidak disalahkan gunakan", jelas Hipson.

Lain dari pada itu, Kajari Lampung Selatan belum lama ini menerima penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan JSI-JAAN dalam penanganan Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.(db-vsk-aap).

00:20:15 DBFMRadio.id : Kalianda - Kejaksaan Negeri (Kajari) Kalianda  Lampung Selatan, memusnahkan 186 Barang Bukti (BB) tindak pidana umum, periode Juli 2021 hingga Mei 2022.

"186 BB yang dimusnahkan diantaranya yaitu, 1 buah kepala harimau Sumatera, 120 kuku Beruang, 14 buah pipa rokok yang terbuat dari tulang ikan Duyung dan berbagai obat-obatan terlarang" jelas Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan Dwi Astuti Beniyati, S.H. M.H di Podcast Kejari, Rabu (22/6/2022).

Menurut Dwi Astuti Beniyati, barang bukti yang dimusnahkan  merupakan keputusan Pengadilan, baik Pengadilan Negeri, putusan Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI).

Sementara, Analis Kebijakan Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Niken, sangat mengapresiasi kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana umum tersebut.

Amanat UU 5/1990

Kegiatan itu (pemusnahan BB), katanya, merupakan wujud nyata dari Kajari Lampung Selatan dalam melaksanakan amanat Undang-undang nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

"kami sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Dimana Undang -undang nomor 5 tahun 1990 didalamnya ada pasal berupa barang bukti yang telah inkracht, khususnya untuk satwa yang dilindungi itu harus dimusnahkan", jelas Niken.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum JSI-JAAN -  Benvika mengatakan pemusnahan barang bukti tindak pidana umum merupakan hal yang sangat positif karena hal tersebut merupakan salah satu cara menghentikan perdagangan satwa ilegal.

"Sangat positif sekali kegiatan ini, semoga kerjasama dapat terus bersinergi untuk menghentikan perdagangan satwa ilegal, dengan menaruh harapan dari Pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil dan maksimal" ujar Benvika.

Sementara itu, Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Lampung pada BKSDA Bengkulu, Hipson mengatakan pemusnahan barang bukti tindak pidana umum merupakan salah satu cara yang bisa mengedukasi masyarakat mengenai satwa yang dilindungi.

"Jadi kita telah melaksanakan pemusnahan barang bukti satwa-satwa yang dilindungi supaya barang bukti tersebut tidak disalahkan gunakan", jelas Hipson.

Lain dari pada itu, Kajari Lampung Selatan belum lama ini menerima penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan JSI-JAAN dalam penanganan Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.(db-vsk-aap).

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

DBFMRadio.id : Kalianda - Penegakan hukum,  bukan hanya semata untuk memenuhi nilai kepastian untuk mencapai keadilan, namun juga kemanfaatan dari penerapan hukum itu sendiri untuk mencapai keadilan yang hakiki.

"Salah satu tolok ukur terpenuhinya rasa keadilan adalah ketika penegakan hukum yang dilakukan diterima dan dirasaksan manfaatnya oleh masyarakat." terang Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Rinaldy Adriansyah, S.H., M.H pada Ruang Dialog di Radio Dinensi Baru, Rabu (08/06/2022).

Menurut  Rinaldy Adriansyah, Restorative Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan pihak lain.

Melalui topik, "Mengenal Lebih Jauh Restorative Justice" ruang dialog DBFM yang dipandu Presenter Viska Maudi Hutami,  juga mengupas  penyelesaian perkara tidak saja
bertujuan untuk kepentingan korban dan kepentingan hukum, namun juga untuk menghindari stigma negative, pembalasan dan respon keharmonisan masyarakat.

Selain itu, tujuan lain dari restorative justice adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku.

Prinsip utama dalam keadilan restorative adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.api juga kemanfaatan hukum.

Rinaldy juga mengatakan, untuk pelaksanaan RJ sudah dipastikan tidak ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat dengan sistematika yang berlaku melalui kepolisian kemudian diserahkan ke kejaksaan.

"RJ ini tidak hanya persetujuan salah satu pihak, baik korban atau pelaku. Ini dibutuhkan kesepakatan atau perdamaian di kedua belah pihak dengan disaksikan toko masyarakat", pungkasnya

Drive Thru Tilang & COD

Selain itu, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan juga mempunyai DRIVE THRU Tilang yakni pembayaran tilang  yang setelah dibayarakan dendanya mendapat nomor NTPN.

Kemudian, melalui Whatsapp 0812 7351 2250 pelanggar bisa langsung mengambil tanpa turun dari mobil sesuai janji yang telah disepakati hari dan waktunya.

"Adapun pelayanan COD yang sama dengan pelayanan DRIVE THRU yakni pembayaran denda mandiri,  kemudian setelah membayar denda di Drive Thru, barang bukti  pelanggaran (Tilang : red) dikirim ke alamat pelanggar via Pos,  dengan ongkos kirim ditanggung pelanggar.(db-bngpsp-aap).

DBFMRadio.id : Kalianda - Penegakan hukum,  bukan hanya semata untuk memenuhi nilai kepastian untuk mencapai keadilan, namun juga kemanfaatan dari penerapan hukum itu sendiri untuk mencapai keadilan yang hakiki.

"Salah satu tolok ukur terpenuhinya rasa keadilan adalah ketika penegakan hukum yang dilakukan diterima dan dirasaksan manfaatnya oleh masyarakat." terang Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Rinaldy Adriansyah, S.H., M.H pada Ruang Dialog di Radio Dinensi Baru, Rabu (08/06/2022).

Menurut  Rinaldy Adriansyah, Restorative Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan pihak lain.

Melalui topik, "Mengenal Lebih Jauh Restorative Justice" ruang dialog DBFM yang dipandu Presenter Viska Maudi Hutami,  juga mengupas  penyelesaian perkara tidak saja
bertujuan untuk kepentingan korban dan kepentingan hukum, namun juga untuk menghindari stigma negative, pembalasan dan respon keharmonisan masyarakat.

Selain itu, tujuan lain dari restorative justice adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku.

Prinsip utama dalam keadilan restorative adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.api juga kemanfaatan hukum.

Rinaldy juga mengatakan, untuk pelaksanaan RJ sudah dipastikan tidak ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat dengan sistematika yang berlaku melalui kepolisian kemudian diserahkan ke kejaksaan.

"RJ ini tidak hanya persetujuan salah satu pihak, baik korban atau pelaku. Ini dibutuhkan kesepakatan atau perdamaian di kedua belah pihak dengan disaksikan toko masyarakat", pungkasnya

Drive Thru Tilang & COD

Selain itu, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan juga mempunyai DRIVE THRU Tilang yakni pembayaran tilang  yang setelah dibayarakan dendanya mendapat nomor NTPN.

Kemudian, melalui Whatsapp 0812 7351 2250 pelanggar bisa langsung mengambil tanpa turun dari mobil sesuai janji yang telah disepakati hari dan waktunya.

"Adapun pelayanan COD yang sama dengan pelayanan DRIVE THRU yakni pembayaran denda mandiri,  kemudian setelah membayar denda di Drive Thru, barang bukti  pelanggaran (Tilang : red) dikirim ke alamat pelanggar via Pos,  dengan ongkos kirim ditanggung pelanggar.(db-bngpsp-aap).

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

12:15:34 DBFMRadio.id : Bandarlampung - Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Balai Monitor Kelas II Lampung memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio. Dalam hal penindakan pada pelanggaran, Balmon lebih mengedepankan pembinaan.

Kepala Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung Enik Sarjumanah, disela sela Sosialisasi Peraturan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Untuk Penyelenggara Jasa Internet, Selasa (29/3/2022) di Bandarlampung, mengatakan,  sesuai Tugas Pokok dan fungsinya, Balmon merupakan ujung tombak, sekaligus citra dan wakil bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hubungannya dengan masyarakat di Provinsi Lampung, dalam hal penggunaan spektrum frekuensi radio.

Dalam paparannya, Enik Sarjumananah juga menjelaskan, untuk menghindari pelanggaran spektrum frekuensi radio, perlu sosialisasi kepada pengguna, khususnya penyelenggara jasa internet.

"Targetnya dalam sosialisasi penggunaan spektrum frekuensi adalah untuk tertib penggunaan frekuensi radio yang berada di provinsi Lampung, tentunya sesuai dengan peruntukannya dan dengan aturan yang ada." Kata Enik.

Ditanya seberapa pentingnya peran jasa internet di Lampung, Enik Sarjumananah menilai, sangat bermanfaat bagi masyarakat dan saat ini sudah sampai ke pelosok desa di provinsi Lampung.

"Saya sangat berterima kasih kepada seluruh jasa internet yang sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat, sampai ke pelosok Kabupaten dan sudah sudah banyak membantu masyarakat apalagi di masa pandemi, saya hanya pesan, tentunya dalam pemanfaatannya harus ikuti aturan secara teknis maupun administrasi" tegasnya.

Selain Kepala Balmon Lampung, Sosialisasi juga menghadirkan pemateri lain Kepala Stasiun Meteorologi Radin Inten II Lampung Selatan Kukuh Rubidiyanto, dengan materi Penggunaan Frekuensi Radio untuk Operasional Radin Inten II Lampung Selatan BMKG, potensi gangguan dan dampak yang di akibatkan

Sedangkan pemateri dari Direktorat Telekomunikasi Ditjen PPI Sabam Johannes Lumban Gaol, dengan materi Alur Proses Permohonan izin penyelenggara jasa Internet dan penyelenggara jaringan tetap tertutup.

Serta Darma Sipayung, ST, MT, dari Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI dengan materi Regulasi penggunaan frekuensi Radio utk Internet dan proses perizinan microwave link oleh penyelenggara Internet yang disampaikan secara virtual.(db-aap).

12:15:34 DBFMRadio.id : Bandarlampung - Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Balai Monitor Kelas II Lampung memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio. Dalam hal penindakan pada pelanggaran, Balmon lebih mengedepankan pembinaan.

Kepala Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung Enik Sarjumanah, disela sela Sosialisasi Peraturan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Untuk Penyelenggara Jasa Internet, Selasa (29/3/2022) di Bandarlampung, mengatakan,  sesuai Tugas Pokok dan fungsinya, Balmon merupakan ujung tombak, sekaligus citra dan wakil bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hubungannya dengan masyarakat di Provinsi Lampung, dalam hal penggunaan spektrum frekuensi radio.

Dalam paparannya, Enik Sarjumananah juga menjelaskan, untuk menghindari pelanggaran spektrum frekuensi radio, perlu sosialisasi kepada pengguna, khususnya penyelenggara jasa internet.

"Targetnya dalam sosialisasi penggunaan spektrum frekuensi adalah untuk tertib penggunaan frekuensi radio yang berada di provinsi Lampung, tentunya sesuai dengan peruntukannya dan dengan aturan yang ada." Kata Enik.

Ditanya seberapa pentingnya peran jasa internet di Lampung, Enik Sarjumananah menilai, sangat bermanfaat bagi masyarakat dan saat ini sudah sampai ke pelosok desa di provinsi Lampung.

"Saya sangat berterima kasih kepada seluruh jasa internet yang sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat, sampai ke pelosok Kabupaten dan sudah sudah banyak membantu masyarakat apalagi di masa pandemi, saya hanya pesan, tentunya dalam pemanfaatannya harus ikuti aturan secara teknis maupun administrasi" tegasnya.

Selain Kepala Balmon Lampung, Sosialisasi juga menghadirkan pemateri lain Kepala Stasiun Meteorologi Radin Inten II Lampung Selatan Kukuh Rubidiyanto, dengan materi Penggunaan Frekuensi Radio untuk Operasional Radin Inten II Lampung Selatan BMKG, potensi gangguan dan dampak yang di akibatkan

Sedangkan pemateri dari Direktorat Telekomunikasi Ditjen PPI Sabam Johannes Lumban Gaol, dengan materi Alur Proses Permohonan izin penyelenggara jasa Internet dan penyelenggara jaringan tetap tertutup.

Serta Darma Sipayung, ST, MT, dari Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI dengan materi Regulasi penggunaan frekuensi Radio utk Internet dan proses perizinan microwave link oleh penyelenggara Internet yang disampaikan secara virtual.(db-aap).

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

17:59:23 DBFMRadio.id : Kalianda - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Menggelar Sosialisasi Perda Kabupaten Layak Anak Nomor 8 Tahun 2020 dan Sosialisasi Konvensi Hak Anak Kabupaten Lampung Selatan.

Kegiatan yang dibuka Plt. Staf Ahli Bupati Lampung Selatan Bidang Ekobang dan Kemasyarakatan Isro Abdi, berlangsung di Aula Krakatau Sekdakab setempat, Selasa (22/02/2022).

Konvensi Hak Anak adalah sebuah konvensi/perjanjian internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak. Dan perlu diketahui juga, bahwa Tahun 2030 merupakan Target Indonesia menuju Kabupaten Layak Anak di seluruh Kabupaten dan Kota.

Pada kesempatan itu, Isro Abdi mengatakan, Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak (KLA) ini merupakan salah satu upaya untuk pembangunan Kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

Isro Abdi juga berharap dengan diselenggarakannya sosialisasi Perda tentang KLA ini, diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana mengasuh dan melindungi anak.

Untuk itulah, Isro Abdi juga meminta untuk mendukung pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lampung Selatan dibutuhkan kerjasama antar berbagai pihak untuk menjamin pemenuhan hak anak.

"Dibutuhkan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak, sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal", kata Isro.

Lanjut Isro, Adanya Sosialisasi Konvensi Hak Anak ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada kita semua tentang upaya melindungi, menghormati dan memenuhi Hak Anak di Kabupaten Lampung Selatan.

Isro juga menekankan, bahwa anak bukan hanya generasi penerus bangsa, namun lebih dari itu anak merupakan pemilik dan pengelola masa depan.

"Oleh karenanya, untuk menyelamatkan masa depan anak, maka dibutuhkan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dan Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak, agar hidup anak menjadi lebih baik", tutupnya.(db-bngpsp-aap).

17:59:23 DBFMRadio.id : Kalianda - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Menggelar Sosialisasi Perda Kabupaten Layak Anak Nomor 8 Tahun 2020 dan Sosialisasi Konvensi Hak Anak Kabupaten Lampung Selatan.

Kegiatan yang dibuka Plt. Staf Ahli Bupati Lampung Selatan Bidang Ekobang dan Kemasyarakatan Isro Abdi, berlangsung di Aula Krakatau Sekdakab setempat, Selasa (22/02/2022).

Konvensi Hak Anak adalah sebuah konvensi/perjanjian internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak. Dan perlu diketahui juga, bahwa Tahun 2030 merupakan Target Indonesia menuju Kabupaten Layak Anak di seluruh Kabupaten dan Kota.

Pada kesempatan itu, Isro Abdi mengatakan, Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak (KLA) ini merupakan salah satu upaya untuk pembangunan Kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

Isro Abdi juga berharap dengan diselenggarakannya sosialisasi Perda tentang KLA ini, diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana mengasuh dan melindungi anak.

Untuk itulah, Isro Abdi juga meminta untuk mendukung pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lampung Selatan dibutuhkan kerjasama antar berbagai pihak untuk menjamin pemenuhan hak anak.

"Dibutuhkan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak, sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal", kata Isro.

Lanjut Isro, Adanya Sosialisasi Konvensi Hak Anak ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada kita semua tentang upaya melindungi, menghormati dan memenuhi Hak Anak di Kabupaten Lampung Selatan.

Isro juga menekankan, bahwa anak bukan hanya generasi penerus bangsa, namun lebih dari itu anak merupakan pemilik dan pengelola masa depan.

"Oleh karenanya, untuk menyelamatkan masa depan anak, maka dibutuhkan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dan Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak, agar hidup anak menjadi lebih baik", tutupnya.(db-bngpsp-aap).

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

18:34:11 DBFMRadio.id : Kalianda- Enam Belas  Aparatur Sipil Negara (ASN) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kalianda diambil sumpah/Janji Jabatan  ASN secara virtual, di Aula Lapas Kelas II A Kalianda, Kamis (27/01/2022).

Pengambilan sumpah ASN merupakan amanat dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Kegiatan sumpah/Janji Jabatan ASN  dilaksanakan terpusat di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham Lampung dan di ikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis Se-Wilayah Lampung melalui virtual zoom meeting.

Selanjutnya, Kegiatan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kemenkumham. Agenda dilanjutkan dengan pengambilan sumpah oleh rohaniawan serta mengucapkan janji sumpah ASN yang dipandu oleh Plt. Kakanwil Lampung, Iwan Santoso, S.H., M.si yang diikuti oleh seluruh ASN baik secara langsung maupun virtual zoom meeting.

Kemudian, Kegiatan dilanjutkan dengan penyematan tanda pangkat yang diwakilkan oleh Kepala Lapas Kelas II A Kalianda Dr. TETRA D. I. A.Md.I.P., S.Sos., S.H., M.H secara simbolis.

Dalam sambutannya Plt. Kakanwil Lampung Iwan Santoso, S.H., M.si menyampaikan harapan kepada seluruh ASN yang telah diambil sumpahnya agar tetap mengikuti aturan dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara.

"Sebagi ASN, saudara saudara yang telah disumpah, dalam menjalankan tugasnya, harus selalu mengikuti aturan yang ada" tegas Iwan Santoso.

Iwan Santoso menambahkan bahwa sebagai ASN kita harus selalu menjaga integritas dan komitmen untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang maksimal.

Iwan Santoso juga memberikan semangat untuk ASN yang telah diambil sumpahnya untuk tetap terus berkarya membangun Kementerian Hukum dan HAM semakin PASTI.

" Saudara saudara saya berharap kalian terus berkarya untuk membangun kementerian hukum dan HAM" tutup dia.(db-bngpsp-@Ng).

18:34:11 DBFMRadio.id : Kalianda- Enam Belas  Aparatur Sipil Negara (ASN) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kalianda diambil sumpah/Janji Jabatan  ASN secara virtual, di Aula Lapas Kelas II A Kalianda, Kamis (27/01/2022).

Pengambilan sumpah ASN merupakan amanat dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Kegiatan sumpah/Janji Jabatan ASN  dilaksanakan terpusat di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham Lampung dan di ikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis Se-Wilayah Lampung melalui virtual zoom meeting.

Selanjutnya, Kegiatan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kemenkumham. Agenda dilanjutkan dengan pengambilan sumpah oleh rohaniawan serta mengucapkan janji sumpah ASN yang dipandu oleh Plt. Kakanwil Lampung, Iwan Santoso, S.H., M.si yang diikuti oleh seluruh ASN baik secara langsung maupun virtual zoom meeting.

Kemudian, Kegiatan dilanjutkan dengan penyematan tanda pangkat yang diwakilkan oleh Kepala Lapas Kelas II A Kalianda Dr. TETRA D. I. A.Md.I.P., S.Sos., S.H., M.H secara simbolis.

Dalam sambutannya Plt. Kakanwil Lampung Iwan Santoso, S.H., M.si menyampaikan harapan kepada seluruh ASN yang telah diambil sumpahnya agar tetap mengikuti aturan dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara.

"Sebagi ASN, saudara saudara yang telah disumpah, dalam menjalankan tugasnya, harus selalu mengikuti aturan yang ada" tegas Iwan Santoso.

Iwan Santoso menambahkan bahwa sebagai ASN kita harus selalu menjaga integritas dan komitmen untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang maksimal.

Iwan Santoso juga memberikan semangat untuk ASN yang telah diambil sumpahnya untuk tetap terus berkarya membangun Kementerian Hukum dan HAM semakin PASTI.

" Saudara saudara saya berharap kalian terus berkarya untuk membangun kementerian hukum dan HAM" tutup dia.(db-bngpsp-@Ng).

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

12:40:19 DBFMRadio.id : Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi -KPK- tidak pernah lelah untuk memberantas korupsi, hal ini terbukti selama berdirinya KPK, berhasil mengungkap seribuan kasus korupsi dengan 1291 tersangka, terdiri 22 Gubernur, 133 Bupati/walikota dan 281 anggota legislatif serta lebih dari 300 swasta atau pelaku usaha.

Ketua KPK RI Komjen Pol. Firli Bahuri, pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia - HAKORDIA- di Gedung Juang KPK Kuningan Jakarta Selatan, Kamis pagi, mengatakan

"tahun ini KPK telah menyelamatkan uang negara 2,6 triliun rupiah dan menyelamatkan potensi kerugian negara 46,5 triliun rupiah." Ujar Ketua KPK RI Komjen Pol. Firli Bahuri, pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia - HAKORDIA- di Gedung Juang KPK Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021).

Dihadapan Presiden, Firli Bahuri juga melaporkan terkait dengan gratifikasi tahun ini ada 1.838 laporan senilai Rp.7,48 M. dan Rp. 1,8 diantaranya ditetapkan sebagai milik Negara.

"Terkait dengan gratifikasi, kami sungguh berterima kasih kepada negara yang telah melaporkan setiap ada gratifikasi. Tahun 2001, 1838 laporan dengan nilai 7,48 miliar dan 1,8 miliar adalah tetapkan sebagai milik negara." Katanya.

Sesuai tema HAKORDIA tahun 2021,
untuk membangkitkan semangat budaya anti korupsi, KPK mengeluarkan Surat Edaran untuk para Kepala Daerah untuk. menerbitkan Peraturan Kepala daerah untuk memasukkan program-program pendidikan anti korupsi.

"Pendidikan budaya anti korupsi ini ada 353 Kepala Daerah yang telah menyusun peraturan daerah. Dari muatan lokal budaya anti korupsi, kita bangun SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi, di samping itu KPK juga terus bersemangat untuk membangun dan mendidik penyuluh anti korupsi yang sampai hari ini baru tercatat 2014 orang, di samping itu juga kita membangun ahli pembangunan tercatat 278 orang." rincinya.

Sementara ditempat yang sama, Presiden Joko Widodo menyatakan, berdasarkan hasil survei nasional, 15 koma 2 persen responden menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang mendesak untuk diselesaikan, urutan pertama penciptaan lapangan kerja 37 koma 3 persen dan stabilitas harga kebutuhan pokok menempati urutan ketiga 10 koma 6 persen.

Menurut persiden lapangan kerja, pemberantasan korupsi dan harga kebutuhan pokok adalah satu kesatuan. Tindak pidana korupsi dapat mengganggu penciptaan lapangan kerja dan menaikkan harga kebutuhan pokok.

"Namun berdasar data BPS mengenai indeks perilaku anti korupsi di masyarakat, lanjut Presiden, menunjukkan, tahun 2019 berada di angka 3,7 tahun 2020 di angka 3,84 dan tahun 2021 di angka 3,88. Melihat fakta ini, diperlukan cara-cara baru yang lebih extra ordinary, metode pemberantasan korupsi harus terus diperbaiki dan terus disempurnakan." terang Jokowi.

Meskipun demikian, Kepala Negara minta kepada KPK, penindakan Jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang mencuat dipublik, namun dibutuhkan upaya yang lebih fundamental, mendasar dan lebih komprehensif yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.(db-aap).

12:40:19 DBFMRadio.id : Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi -KPK- tidak pernah lelah untuk memberantas korupsi, hal ini terbukti selama berdirinya KPK, berhasil mengungkap seribuan kasus korupsi dengan 1291 tersangka, terdiri 22 Gubernur, 133 Bupati/walikota dan 281 anggota legislatif serta lebih dari 300 swasta atau pelaku usaha.

Ketua KPK RI Komjen Pol. Firli Bahuri, pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia - HAKORDIA- di Gedung Juang KPK Kuningan Jakarta Selatan, Kamis pagi, mengatakan

"tahun ini KPK telah menyelamatkan uang negara 2,6 triliun rupiah dan menyelamatkan potensi kerugian negara 46,5 triliun rupiah." Ujar Ketua KPK RI Komjen Pol. Firli Bahuri, pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia - HAKORDIA- di Gedung Juang KPK Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021).

Dihadapan Presiden, Firli Bahuri juga melaporkan terkait dengan gratifikasi tahun ini ada 1.838 laporan senilai Rp.7,48 M. dan Rp. 1,8 diantaranya ditetapkan sebagai milik Negara.

"Terkait dengan gratifikasi, kami sungguh berterima kasih kepada negara yang telah melaporkan setiap ada gratifikasi. Tahun 2001, 1838 laporan dengan nilai 7,48 miliar dan 1,8 miliar adalah tetapkan sebagai milik negara." Katanya.

Sesuai tema HAKORDIA tahun 2021,
untuk membangkitkan semangat budaya anti korupsi, KPK mengeluarkan Surat Edaran untuk para Kepala Daerah untuk. menerbitkan Peraturan Kepala daerah untuk memasukkan program-program pendidikan anti korupsi.

"Pendidikan budaya anti korupsi ini ada 353 Kepala Daerah yang telah menyusun peraturan daerah. Dari muatan lokal budaya anti korupsi, kita bangun SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi, di samping itu KPK juga terus bersemangat untuk membangun dan mendidik penyuluh anti korupsi yang sampai hari ini baru tercatat 2014 orang, di samping itu juga kita membangun ahli pembangunan tercatat 278 orang." rincinya.

Sementara ditempat yang sama, Presiden Joko Widodo menyatakan, berdasarkan hasil survei nasional, 15 koma 2 persen responden menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang mendesak untuk diselesaikan, urutan pertama penciptaan lapangan kerja 37 koma 3 persen dan stabilitas harga kebutuhan pokok menempati urutan ketiga 10 koma 6 persen.

Menurut persiden lapangan kerja, pemberantasan korupsi dan harga kebutuhan pokok adalah satu kesatuan. Tindak pidana korupsi dapat mengganggu penciptaan lapangan kerja dan menaikkan harga kebutuhan pokok.

"Namun berdasar data BPS mengenai indeks perilaku anti korupsi di masyarakat, lanjut Presiden, menunjukkan, tahun 2019 berada di angka 3,7 tahun 2020 di angka 3,84 dan tahun 2021 di angka 3,88. Melihat fakta ini, diperlukan cara-cara baru yang lebih extra ordinary, metode pemberantasan korupsi harus terus diperbaiki dan terus disempurnakan." terang Jokowi.

Meskipun demikian, Kepala Negara minta kepada KPK, penindakan Jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang mencuat dipublik, namun dibutuhkan upaya yang lebih fundamental, mendasar dan lebih komprehensif yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.(db-aap).

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

15:50:41 DBFMRadio.id : Kalianda - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Menghadiri Seminar Nasional Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa, secara virtual meeting, dari Ruang Sekdakab Lampung Selatan, Kamis (02/12/2021).

Hadir diruang sekda Lamsel, Sekretaris Daerah Thamrin, Plt. Staf Ahli Bupati Bid. Ekobang dan Kemasyarakatan Isro Abdi,  Plt. Asisten Bid. Ekobang Muhadi, Inspekturkab Anton Carmana, serta OPD terkait.

Seminar Nasional ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021 yang bertema “Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi”.

Kegiatan ini diinisiasi oleh KPK bersama Pemerintah Pusat dan Daerah yang dihadiri secara langsung dan virtual oleh Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar, sejumlah Gubernur diantaranya Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalteng, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Dl Yogyakarta serta Bupati/Walikota dan Forkopimda Prov. Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor mengatakan, pengadaan barang dan jasa Pemerintah merupakan kegiatan yang cukup besar dalam menggunakan keuangan Negara baik dalam APBN maupun APBD.

"Setiap tahun anggaran untuk belanja barang dan jasa daerah mencapai angka triliunan Rupiah." katanya.

Lanjut Sahbirin, Pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, sektor kesehatan dan meningkatkan pelayanan serta membangun sektor-sektor lainnya.

H. Sahbirin Noor juga mengatakan, pengadaan barang dan jasa Pemerintah perlu manajemen dan sistem yang baik, kelembagaan yang kuat termasuk peningkatan kompetensi SDM Para Fungsional pengadaan barang dan jasa.

Kemudian, H. Sahbirin Noor mengucapkan terimkasih kepada LKPP RI dan KPK RI yang secara terus menerus memberikan pembinaan dan pendampingan atas pengadaan barang dan jasa sehingga dapat menyebabkan terjadinya korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar saat menyampaikan sambutan dan penyampaian materi mengatakan, sesuai dengan arah kebijakan Presiden RI tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi terbit Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Lanjut Lili Pintauli, Stranas PK bertujuan sebagai kolaborasi antar Lembaga dan Instansi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

"Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan bagi seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemangku kepentingan dan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi khususnya di Indonesia", jelasnya

Kemudian, Lili Pintauli Siregar menjelaskan ada berbagai titik rawan korupsi yang terjadi di Pemerintah Daerah antara lain dibagian pengaturan jatah pada proyek APBD, meminta atau menerima hadiah pada saat proses perencanaan APBD, pokok-pokok pikiran DPRD yang tidak sah, terjadinya mark up dalam pelaksanaan APBD, adanya pungli dalam setiap hal perijinan, mutasi dan rotasi kepegawaian, pengelolaan dan pendapatan Daerah yang tidak transparan.

“Dalam hal kasus tindak pidana korupsi, yang ditangani KPK mulai Tahun 2004 sampai Juli 2021, berdasarkan modus pengadaan terdapat sebanyak 240 kasus, ini bersumber dari pengadaan barang dan jasa. Sepanjang Tahun 2020 sampai dengan Maret 2021 ini ada 36 kasus yang terkait infrastruktur”, ucap Lili.

Kemudian, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Emin Adhy Muhaemin, Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan.(db-bngpsp-aap).

15:50:41 DBFMRadio.id : Kalianda - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Menghadiri Seminar Nasional Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa, secara virtual meeting, dari Ruang Sekdakab Lampung Selatan, Kamis (02/12/2021).

Hadir diruang sekda Lamsel, Sekretaris Daerah Thamrin, Plt. Staf Ahli Bupati Bid. Ekobang dan Kemasyarakatan Isro Abdi,  Plt. Asisten Bid. Ekobang Muhadi, Inspekturkab Anton Carmana, serta OPD terkait.

Seminar Nasional ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021 yang bertema “Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi”.

Kegiatan ini diinisiasi oleh KPK bersama Pemerintah Pusat dan Daerah yang dihadiri secara langsung dan virtual oleh Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar, sejumlah Gubernur diantaranya Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalteng, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Dl Yogyakarta serta Bupati/Walikota dan Forkopimda Prov. Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor mengatakan, pengadaan barang dan jasa Pemerintah merupakan kegiatan yang cukup besar dalam menggunakan keuangan Negara baik dalam APBN maupun APBD.

"Setiap tahun anggaran untuk belanja barang dan jasa daerah mencapai angka triliunan Rupiah." katanya.

Lanjut Sahbirin, Pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, sektor kesehatan dan meningkatkan pelayanan serta membangun sektor-sektor lainnya.

H. Sahbirin Noor juga mengatakan, pengadaan barang dan jasa Pemerintah perlu manajemen dan sistem yang baik, kelembagaan yang kuat termasuk peningkatan kompetensi SDM Para Fungsional pengadaan barang dan jasa.

Kemudian, H. Sahbirin Noor mengucapkan terimkasih kepada LKPP RI dan KPK RI yang secara terus menerus memberikan pembinaan dan pendampingan atas pengadaan barang dan jasa sehingga dapat menyebabkan terjadinya korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar saat menyampaikan sambutan dan penyampaian materi mengatakan, sesuai dengan arah kebijakan Presiden RI tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi terbit Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Lanjut Lili Pintauli, Stranas PK bertujuan sebagai kolaborasi antar Lembaga dan Instansi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

"Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan bagi seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemangku kepentingan dan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi khususnya di Indonesia", jelasnya

Kemudian, Lili Pintauli Siregar menjelaskan ada berbagai titik rawan korupsi yang terjadi di Pemerintah Daerah antara lain dibagian pengaturan jatah pada proyek APBD, meminta atau menerima hadiah pada saat proses perencanaan APBD, pokok-pokok pikiran DPRD yang tidak sah, terjadinya mark up dalam pelaksanaan APBD, adanya pungli dalam setiap hal perijinan, mutasi dan rotasi kepegawaian, pengelolaan dan pendapatan Daerah yang tidak transparan.

“Dalam hal kasus tindak pidana korupsi, yang ditangani KPK mulai Tahun 2004 sampai Juli 2021, berdasarkan modus pengadaan terdapat sebanyak 240 kasus, ini bersumber dari pengadaan barang dan jasa. Sepanjang Tahun 2020 sampai dengan Maret 2021 ini ada 36 kasus yang terkait infrastruktur”, ucap Lili.

Kemudian, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Emin Adhy Muhaemin, Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan.(db-bngpsp-aap).

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

DBFMRadio.id: Sukarame - Untuk meningkatkan protokol kesehatan dan  tertib berlalu lintas, Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mulai Senin (15/11/2021) hingga Minggu  (28/11/2021) dengan  menerjunkan 648 personel dari Satlantas Polda Lampung dan jajaran Polres.

Kapolda Lampung Irjend Pol Hendro Sugiatno usai Apel Operasi Zebra Krakatau 2021, di halaman Mapolda Lampung di Sukarame Bandarlampung, mengatakan pelaksana Operasi tertib lalulintas kali ini tidak memprioritaskan sanksi tilang, namun lebih mengutamakan penerapan protokol Kesehatan.

"Tidak berorientasi pada penegakan hukum lalu lintas atau tilang, tetapi lebih mengutamakan kegiatan preemtif dan prefentif serta tindakan simpatik dengan prioritas pencegahan penyebaran Covid 19." terang Irjend Pol Hendro Sugiatno, Senin (15/11/2021).

Dari akun IG halo_polisi_lampung diketahui, Kapolda juga menjamin anggotanya tidak akan melakukan tindakan hukum tilang. Kalaupun ada, itu hanya pada pelanggaran lalulintas berat, seperti melawan arus dan sebagainya.

Kapolda Irjen Pol Hendro Sugiatno menambahkan, untuk Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) atau Tilang Elektronik, tetap dijalankan.

"E-TLE ya tetap jalan, nggak ada pemberlakuan khusus, tetap kita jalankan" tutup Kapolda.

Selain para pejabat utama Polda Lampung, apel dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Lampung Pasiops Korem Kolonel Selamet Winarto mewakili Danrem 043, Garuda Hitam, Pasiops Yonif 7 Marinir Mayor (Mar) Jarot Witono mewakili Danbrigif 4 Marinir/BS, Danlanud Pangeran Bun Yamin Letkol (Nav) Yohanes Ridwan serta Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darmanto, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, perwakilan Kejati dan Kejari Bandar Lampung.

Selain itu, Kepala Cabang Jasa Raharja Lampung Margaret Panjaitan, Kadishub Provinsi Lampung Bambang, Kepala BPTD Wilayah VI Bengkulu Lampung Sigit, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, perwakilan Kejati dan Kejari Bandar Lampung.

Sebagai Komandan apel Kasubdit Regident Ditlantas Polda Lampung AKBP Benny Prasetya. Untuk peserta apel berasal dari POM AD, POM AL, perwakilan seluruh satuan kerja Polda Lampung, Satlantas Polresta Bandar Lampung, Dishub Provinsi Lampung, Satpol PP Provinsi Lampung hingga Satgas Covid-19 Provinsi Lampung.(db-IGhalopolisilampung-aap).

DBFMRadio.id: Sukarame - Untuk meningkatkan protokol kesehatan dan  tertib berlalu lintas, Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mulai Senin (15/11/2021) hingga Minggu  (28/11/2021) dengan  menerjunkan 648 personel dari Satlantas Polda Lampung dan jajaran Polres.

Kapolda Lampung Irjend Pol Hendro Sugiatno usai Apel Operasi Zebra Krakatau 2021, di halaman Mapolda Lampung di Sukarame Bandarlampung, mengatakan pelaksana Operasi tertib lalulintas kali ini tidak memprioritaskan sanksi tilang, namun lebih mengutamakan penerapan protokol Kesehatan.

"Tidak berorientasi pada penegakan hukum lalu lintas atau tilang, tetapi lebih mengutamakan kegiatan preemtif dan prefentif serta tindakan simpatik dengan prioritas pencegahan penyebaran Covid 19." terang Irjend Pol Hendro Sugiatno, Senin (15/11/2021).

Dari akun IG halo_polisi_lampung diketahui, Kapolda juga menjamin anggotanya tidak akan melakukan tindakan hukum tilang. Kalaupun ada, itu hanya pada pelanggaran lalulintas berat, seperti melawan arus dan sebagainya.

Kapolda Irjen Pol Hendro Sugiatno menambahkan, untuk Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) atau Tilang Elektronik, tetap dijalankan.

"E-TLE ya tetap jalan, nggak ada pemberlakuan khusus, tetap kita jalankan" tutup Kapolda.

Selain para pejabat utama Polda Lampung, apel dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Lampung Pasiops Korem Kolonel Selamet Winarto mewakili Danrem 043, Garuda Hitam, Pasiops Yonif 7 Marinir Mayor (Mar) Jarot Witono mewakili Danbrigif 4 Marinir/BS, Danlanud Pangeran Bun Yamin Letkol (Nav) Yohanes Ridwan serta Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darmanto, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, perwakilan Kejati dan Kejari Bandar Lampung.

Selain itu, Kepala Cabang Jasa Raharja Lampung Margaret Panjaitan, Kadishub Provinsi Lampung Bambang, Kepala BPTD Wilayah VI Bengkulu Lampung Sigit, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, perwakilan Kejati dan Kejari Bandar Lampung.

Sebagai Komandan apel Kasubdit Regident Ditlantas Polda Lampung AKBP Benny Prasetya. Untuk peserta apel berasal dari POM AD, POM AL, perwakilan seluruh satuan kerja Polda Lampung, Satlantas Polresta Bandar Lampung, Dishub Provinsi Lampung, Satpol PP Provinsi Lampung hingga Satgas Covid-19 Provinsi Lampung.(db-IGhalopolisilampung-aap).