DBFMRadio.id : Kalianda – Dalam rangka HUT ke 20 Ikatan Adhyaksa Dharmakarini dan HUT ke 60 Bhakti Adhyaksa Tahun 2020, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan memusnahan barang bukti narkotika dan cukai rokok di halaman Kajari Kalianda.

Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Lampung Selatan, Nurhayati, SH menjelaskan pemusnahan barang bukti narkotika, psikotropika dan cukai rokok ini berasal dari 197 perkara, termasuk narkotika jenis sabu, ganja, ekstasi, dan uang palsu.

"Barang bukti tersebut terdiri atas sabu-sabu seberat 280gr, ekstasi sebanyak 37gram, ganja 22kg, alat hisap atau bong sebanyak 86 paket dan cukai rokok sebanyak 12 karton, 4800 bungkus dan uang bisa sebanyak 85 lembar" jelasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Hutamrin, SH.MH menyatakan bahwa ini merupakan barang bukti pemusnahan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Polres Lampung Selatan pada HUT Bhayangkara  1 Juli yang lalu dan dijamin tidak ada barang bukti yang dislewengkan oleh penegak hukum.

"Kita sudah melaksanakan pemusnahan bertahap dalam proses penyidikan pihak kepolisian yang melakukan pemusnahan, penuntut umum (Kejari: red) memusnahkannya setelah ada eksekusi atau inkrah berdasarkan putusan pengadilan" terang Hutamirin, Senin(20/7/2020).

Selama kurun waktu 2019 dan 2020, lanjutnya,  Kejaksaan Negeri Lampung Selatan telah menuntut perkara narkoba 12 kasus hukuman mati 9 kasus seumur hidup dan seratusan perkara tuntutan ringan, bervariasi ada yang 2 tahun berdasarkan fakta persidangan.

"Kami laporkan bahwa di tahun 2019 dan 2020 kejaksaan negeri Lampung Selatan telah menuntut dari perkara narkoba sebanyak 12 orang hukuman mati, 9 orang hukuman seumur hidup dan perkara dengan masa hukuman beragam berdasarkan fakta persidangan" tegasnya.

Hutamrin juga memaparkan bahwa kalkulasi perkara kejaksaan negeri Lampung Selatan ini diseluruh kejaksaan negeri terbesar di se-sumatera. Dari 12 terdakwa dengan tuntutan hukuman mati, PN Kalianda sudah memutus 1 orang dan 3 orang untuk pidana  seumur hidup.

Untuk itulah, Hutamirin berharap perlunya dukungan dan kerjasama semua pihak, tidak hanya dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba dan pencegahan, namun lebih kepada upaya agar pengedar setelah menjalani pidanan tidak kembali melakukannya.

"Bagaimana memikirkan bukan hanya pemberantasan dan pencegahan tetapi mencari jalan supaya para pengedar narkoba ini tidak kembali ke habitat sebelumnya, namun dapat kembali di terima di masyarakat setelah mereka selesai menjalankan hukuman, kita akan mencarikan pekerjaan kepada mantan narapidana narkoba agar mempunyai penghasilan tidak dari narkoba" tutup Hutamrin.(db / lmhr-aap).

DBFMRadio.id : Kalianda - Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), tentang penyusunan Peraturan Kepala Daerah terkait implementasi pendidikan anti korupsi di Provinsi, Kabupaten/kota secara virtual, di Aula rajabasa, Setdakab Lampung Selatan, Jum'at (17/7/2020).

Ramah Handoko, salah satu anggota Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Deputi Bidang Pencegahan KPK RI, yang menjadi pembicara pada rapat tersebut mengatakan, untuk mendidik anak yakni dengan memberikan contoh, bukan hanya memberikan arahan atau perintah.

"Kita harus lebih sadar dengan apa yang ada di lingkungan sekitar kita, dan juga untuk bisa menjadi contoh untuk anak-anak kita," jelasnya.

Lebih lanjut, dirinya juga mengatakan bahwa pendidikan di sekolah mempunyai peranan penting, untuk menanamkan nilai anti korupsi kepada anak didik. Ditambah lagi, dengan berbagai kasus yang mengarah kepada korupsi, menjadi tantangan bagi tenaga pendidik.

"Dari kasus yang ada, ada anak yang ketika ditanya cita-citanya, dia menjawab ingin menjadi koruptor. Ini berarti dalam otak anak terkonsep bahwa koruptor itu memiliki uang yang banyak, ini yang harus kita luruskan," jelasnya lebih lanjut.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, Kamisan, memaparkan bahwa pihaknya sudah melaksanakan , meski peraturan bupati (perbub) belum selesai di proses.

"Alhamdulillah meski perbubnya belum kami laksanakan, tapi kegiatannya sudah kami laksanakan di sekolah-sekolah," ungkapnya.

Pembentukan guru inspirasi juga dilakukan, untuk memberikan arahan atau contoh kepada anak, pemberian kalimat-kalimat anti korupsi selama minimal 5 menit, serta membaca surat Al-qur'an sebelum pembelajaran dimulai.

Sementara, mengenai perbub, akan segera ditindak lanjuti sekaligus menyampaikan ke biro hukum untuk melakukan fasilitasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. (db/ptm-dhika/aap).

(DBFMRadio.id) : Kalianda - Kepolisian Resor (Polres) Lampung Selatan menggelar Tactical Floor Game (TFG) dalam rangka Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota), terkait percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID)-19 di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Kegiatan yang digelar di Gedung Olah Raga Way handak (GWH) ini, dipimpin oleh Kepala Polres Lampung Selatan, AKBP Edi Purnomo, dan dihadiri oleh Gendral Manager PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni, Captain Solikin, Seluruh Jajaran Kapolsek Lampung Selatan, dan beberapa Kepala OPD terkait.

AKBP Edi Purnomo, mengatakan TFG Sispamkota ini merupakan bentuk kesiagaan terhadap penyebaran COVID-19, yang dalam pelaksanaannya memerlukan kesamaan persepsi cara bertindak anggota dilapangan.

"Sekarang kita menghadapi suatu virus dengan keadaan yang memaksa kita untuk melakukan sispamkota, karena sata yakin pasti semua wilayah mempunyai pasar, dan setiap wilayah mempunyai penduduk yang terdampak karena virus corona ini," jelas Edi Purnomo.

TFG Sispamkota ini ditujukan agar para personel dapat memahami tugas pokok dan fungsi serta satuan-satuan baik ditingkat polres maupun polsek.

Dalam TFG Sispamkota tersebut, lanjut AKBP. Edi Purnomo, akan dibagi menjadi tiga situasi, yang dalam pelaksanaannya tetap memerlukan koordinasi baik dalam tindakan ataupun bantuan untuk masyarakat setempat.

Ketiga situasi tersebut yakni, situasi hijau, situasi kuning, dan situasi merah.

"Rayonisasi kita seperti apa dalam menghadapi COVID-19 ini, kita butuh berapa bantuan, dan siapa saja yang bisa menolong kita, kecepatan dan respon serta call center tentunya kita memerlukan koordinasi," terangnya.

"Untuk menjalankan hal tersebut kita lakukan simulasi, nanti para kapolsek akan lakukan simulasi dan tindakan apa yang akan diambil jika menghadapi situasi yang memburuk," terangnya lebih jauh.

AKBP. Edi Purnomo berharap, dalam TFG Sispamkota ini semua jajaran dapat saling memberikan masukan sehingga kedepannya jika terdapat situasi yang memburuk dapat kita atasi secara maksimal. (db/ptm).

 

 

dbfmradio.id (Kalianda) : Sesuai kebijakan Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial  Berskala Besar (PSBB) per 24 Maret 2020, kunjungan keluarga warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Kalianda Lampung Selatan, dihentikan sementara demi mencegah penyebaran Corona Virus Disiese (Covid) 19. 

Menurut Kasi Pembinaan dan Anak Didik (Binadik) LAPAS Kelas II B Kalianda Ferdika Candra,  penghentian kunjungan keluarga warga binaan itu, diganti dengan layanan video call, dan telah disosialisasikan kepada keluarga warga binaan.

"Ya, dihentikan (kunjungan keluara warga binaan). Telah kita sosialisasikan kepada keluarga, jadi keluarga yang membesuk itu kita ganti dengan layanan Video Call" terang Ferdika Candra, Selasa (7/4/2020).

Namun demikian, lanjut Ferdika, LAPAS Kelas II B Kalianda sebelumnya masih memberikan kebijakan kepada keluarga warga binaan untuk memberikan makanan, namun karena tidak ada jaminan steril, kebijakan itu dihentikan.

"Masih ada kebijakan untuk menitipkan makanan dari keluarga di sini namun, karena takut tidak steril kita stop lagi, hanya untuk seminggu saja" lanjut dia.

Berdasarkan pantauan dbfmradio.id LAPAS Kelas II B Kalianda menyediakan komputer yang digunakan bergantian kepada warga binaan untuk Video Call. Tiap orang mendapat waktu 10 menit, dalam seminggu bisa mendapatkan kesempatan dua kali.

Disamping itu, Sistem lainnya yang diberlakukan menghadapi penyebaran Covid 19, khusus bagi tahanan titipan kejaksaan, saat menjalani sidang tidak perlu datang ke pengadilan. Cukup melalui video call, sedangkan hakim berada di pengadilan. (dbfm/lmhr).

DBFMRadio.id : Kalianda, Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menuai penolakan dari sejumlah organisasi keagamaan dan komunitas seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah, dan Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri. S

satu penyebabnya, karena tidak tercantumnya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme dalam draf RUU itu.

Massa yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) melakukan aksi unjuk rasa terkait tentang penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan gedung DPRD Lampung Selatan, Senin (6/7/2020).

Penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang dilakukan oleh GMBI ini, menurut Kepala Divisi Non Litigasi GMBI Fajar Ryan Hidayay, ialah karena GMBI tidak ada negoisasi terhadap RUU HIP.

“LSM GMBI menolak tegas terkait adanya Rancangan Undang-Undang HIP tersebut. Kita menolak tegas karena kita tidak ada negoisasi terkait untuk RUU HIP tersebut.” ujar Ryan Fajar Hidayat, Senin (6/7/2020).

Dirinya mengaku, aksi unjuk rasa yang dilakukan LSM GMBI tersebut disambut dengan baik oleh DPRD Lampung Selatan.

Beberapa perwakilan anggota GMBI mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dalam hal ini diwakilkan oleh Agus Hartono, A.Md selaku Wakil Ketua Fraksi PAN

“Saya mewakili teman-teman DPRD Lampung Selatan mendukung GMBI Lampung Selatan dan menolak secara tegas RUU HIP, Pancasila adalah ideologi Bangsa dan Negara dan itu harga mati.” ujar Agus.

Selanjutnya organisasi LSM GMBI akan melakukan gerakan aksi unjuk rasa di Provinsi dan di DPR RI pada pertengahan bulan ini.

Dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tersebut LSM GMBI melihat adanya peluang untuk kebangkitan kembali komunisme di Indonesia.(lmhr-ptm-dika/aap)


dbfmradio.id (Kalianda) : Terkait degan Status Darurat COVID 19 dan  pemberian hak asimilasi kepada warga binaan, 39  Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kalianda Lampung Selatan, yang telah menjalani setengah masa pidanya,  meski sudah menerima Surat Keputusan Pembebasan Bersayarat (PB)  dari Kementrian Hukum dan Ham atau sudah menjalani aktifitas di masyarakat dengan diberikan hak Cuti bersayarat namun masih menunggu pembebasannya pada tanggal yang berbeda ditahap asimilasi , dibawah pengawasan  Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Kejari Kalianda.
Menurut Kasi Pembinaan dan Anak Didik (Binadik) LAPAS Kelas II B Kalianda Ferdika Candra, sedangkan 70 orang lainnya masih menjalani Tahap Integrasi dan dalam proses pembebasan bersyarat atau  cuti menjelang bebas. Untuk hari ini,   (Selasa, 7/4/2018) ada 19 Warga Binaan yang mendapat Pembinaan diahap Asimilasi.
“Untuk hari ini ada  19 orang terdiri 15 Dewasa Priya, dan 4 Anak, 1 Perempuan dan 3 priya,  yang mendapat asimilasi namun untuk pengawasan yang menjalani Cuti Bersyarat, pengawasannya melalui telephone oleh BAPAS mengenai kegiatan mereka dirumah” terang Ferdika Chandra.
Berdasarkan catatatan LAPAS Kelas II B Kalianda, lanjut Ferdika Chandra, ada 109 Warga Binaan yang akan diberikan Asimilasi dengan rincian  39 medapat Cuti Bersyarat dan 70 ditahap Integrasi sampai dengan Status Darurat Covid 19 pada tanggal 31 Desember 2020,  khusus bagi Warga binaan yang terjerat pidana umum, dan yang terjerat pidana khusus hanya yang pidananya  dibawah 5 tahun seperti diatur PP 99 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
“Ini hanya mereka yang terjerat kasus pidana umum misalnya, pencurian, perampokkan, perjudian, Asusila dan mendapat pidana di bawah 5 tahun, dan berdasarkan PP 99 tahun 2012, untuk pidana Khusus, seperti Narkoba, Terorisme Korupsi dan Ilegaloging kami tidak ada, dan hanya yang pidananya dibawah 5 tahun” jelas dia lagi.
Seperti diberitakan sebelumnya, terkait Pandemi Covid 19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),  LAPAS Kelas II B Kalianda sejak 20 Maret 2020 menghentikan kunjungan keluarga warga binaan dan diganti dengan layanan video call, dengan menyediakan komputer yang digunakan bergantian kepada warga binaan untuk Video Call.
Disamping itu, khusus bagi tahanan titipan kejaksaan, saat menjalani sidang tidak perlu datang ke pengadilan. Cukup melalui video call, sedangkan hakim berada di pengadilan.(db/lmhr)