(DBFMRadio.id) : Kalianda - Kepolisian Resor (Polres) Lampung Selatan menggelar Tactical Floor Game (TFG) dalam rangka Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota), terkait percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID)-19 di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Kegiatan yang digelar di Gedung Olah Raga Way handak (GWH) ini, dipimpin oleh Kepala Polres Lampung Selatan, AKBP Edi Purnomo, dan dihadiri oleh Gendral Manager PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni, Captain Solikin, Seluruh Jajaran Kapolsek Lampung Selatan, dan beberapa Kepala OPD terkait.

AKBP Edi Purnomo, mengatakan TFG Sispamkota ini merupakan bentuk kesiagaan terhadap penyebaran COVID-19, yang dalam pelaksanaannya memerlukan kesamaan persepsi cara bertindak anggota dilapangan.

"Sekarang kita menghadapi suatu virus dengan keadaan yang memaksa kita untuk melakukan sispamkota, karena sata yakin pasti semua wilayah mempunyai pasar, dan setiap wilayah mempunyai penduduk yang terdampak karena virus corona ini," jelas Edi Purnomo.

TFG Sispamkota ini ditujukan agar para personel dapat memahami tugas pokok dan fungsi serta satuan-satuan baik ditingkat polres maupun polsek.

Dalam TFG Sispamkota tersebut, lanjut AKBP. Edi Purnomo, akan dibagi menjadi tiga situasi, yang dalam pelaksanaannya tetap memerlukan koordinasi baik dalam tindakan ataupun bantuan untuk masyarakat setempat.

Ketiga situasi tersebut yakni, situasi hijau, situasi kuning, dan situasi merah.

"Rayonisasi kita seperti apa dalam menghadapi COVID-19 ini, kita butuh berapa bantuan, dan siapa saja yang bisa menolong kita, kecepatan dan respon serta call center tentunya kita memerlukan koordinasi," terangnya.

"Untuk menjalankan hal tersebut kita lakukan simulasi, nanti para kapolsek akan lakukan simulasi dan tindakan apa yang akan diambil jika menghadapi situasi yang memburuk," terangnya lebih jauh.

AKBP. Edi Purnomo berharap, dalam TFG Sispamkota ini semua jajaran dapat saling memberikan masukan sehingga kedepannya jika terdapat situasi yang memburuk dapat kita atasi secara maksimal. (db/ptm).

 

 


dbfmradio.id (Kalianda) : Terkait degan Status Darurat COVID 19 dan  pemberian hak asimilasi kepada warga binaan, 39  Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kalianda Lampung Selatan, yang telah menjalani setengah masa pidanya,  meski sudah menerima Surat Keputusan Pembebasan Bersayarat (PB)  dari Kementrian Hukum dan Ham atau sudah menjalani aktifitas di masyarakat dengan diberikan hak Cuti bersayarat namun masih menunggu pembebasannya pada tanggal yang berbeda ditahap asimilasi , dibawah pengawasan  Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Kejari Kalianda.
Menurut Kasi Pembinaan dan Anak Didik (Binadik) LAPAS Kelas II B Kalianda Ferdika Candra, sedangkan 70 orang lainnya masih menjalani Tahap Integrasi dan dalam proses pembebasan bersyarat atau  cuti menjelang bebas. Untuk hari ini,   (Selasa, 7/4/2018) ada 19 Warga Binaan yang mendapat Pembinaan diahap Asimilasi.
“Untuk hari ini ada  19 orang terdiri 15 Dewasa Priya, dan 4 Anak, 1 Perempuan dan 3 priya,  yang mendapat asimilasi namun untuk pengawasan yang menjalani Cuti Bersyarat, pengawasannya melalui telephone oleh BAPAS mengenai kegiatan mereka dirumah” terang Ferdika Chandra.
Berdasarkan catatatan LAPAS Kelas II B Kalianda, lanjut Ferdika Chandra, ada 109 Warga Binaan yang akan diberikan Asimilasi dengan rincian  39 medapat Cuti Bersyarat dan 70 ditahap Integrasi sampai dengan Status Darurat Covid 19 pada tanggal 31 Desember 2020,  khusus bagi Warga binaan yang terjerat pidana umum, dan yang terjerat pidana khusus hanya yang pidananya  dibawah 5 tahun seperti diatur PP 99 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
“Ini hanya mereka yang terjerat kasus pidana umum misalnya, pencurian, perampokkan, perjudian, Asusila dan mendapat pidana di bawah 5 tahun, dan berdasarkan PP 99 tahun 2012, untuk pidana Khusus, seperti Narkoba, Terorisme Korupsi dan Ilegaloging kami tidak ada, dan hanya yang pidananya dibawah 5 tahun” jelas dia lagi.
Seperti diberitakan sebelumnya, terkait Pandemi Covid 19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),  LAPAS Kelas II B Kalianda sejak 20 Maret 2020 menghentikan kunjungan keluarga warga binaan dan diganti dengan layanan video call, dengan menyediakan komputer yang digunakan bergantian kepada warga binaan untuk Video Call.
Disamping itu, khusus bagi tahanan titipan kejaksaan, saat menjalani sidang tidak perlu datang ke pengadilan. Cukup melalui video call, sedangkan hakim berada di pengadilan.(db/lmhr)

 

dbfmradio.id (Kalianda) : Sesuai kebijakan Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial  Berskala Besar (PSBB) per 24 Maret 2020, kunjungan keluarga warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Kalianda Lampung Selatan, dihentikan sementara demi mencegah penyebaran Corona Virus Disiese (Covid) 19. 

Menurut Kasi Pembinaan dan Anak Didik (Binadik) LAPAS Kelas II B Kalianda Ferdika Candra,  penghentian kunjungan keluarga warga binaan itu, diganti dengan layanan video call, dan telah disosialisasikan kepada keluarga warga binaan.

"Ya, dihentikan (kunjungan keluara warga binaan). Telah kita sosialisasikan kepada keluarga, jadi keluarga yang membesuk itu kita ganti dengan layanan Video Call" terang Ferdika Candra, Selasa (7/4/2020).

Namun demikian, lanjut Ferdika, LAPAS Kelas II B Kalianda sebelumnya masih memberikan kebijakan kepada keluarga warga binaan untuk memberikan makanan, namun karena tidak ada jaminan steril, kebijakan itu dihentikan.

"Masih ada kebijakan untuk menitipkan makanan dari keluarga di sini namun, karena takut tidak steril kita stop lagi, hanya untuk seminggu saja" lanjut dia.

Berdasarkan pantauan dbfmradio.id LAPAS Kelas II B Kalianda menyediakan komputer yang digunakan bergantian kepada warga binaan untuk Video Call. Tiap orang mendapat waktu 10 menit, dalam seminggu bisa mendapatkan kesempatan dua kali.

Disamping itu, Sistem lainnya yang diberlakukan menghadapi penyebaran Covid 19, khusus bagi tahanan titipan kejaksaan, saat menjalani sidang tidak perlu datang ke pengadilan. Cukup melalui video call, sedangkan hakim berada di pengadilan. (dbfm/lmhr).