18:03:02 DBFMRadio.id : Bandarlampung - Balai Monitoring (Balmon) Spektrum Frekuensi Kelas II Lampung memusnahkan puluhan barang bukti hasil penertiban frekuensi radio yang tidak memiliki izin guna (ilegal), di wilayah Provinsi Lampung, di kantor Balmon, Hajimena Bandar Lampung.

Kepala Balmo Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung Enik Sarjumanah mengatakan,  barang bukti yang dimusnahkan itu didapat dari hasil monitoring disejumlah daerah di Provinsi Lampung pada periode 2010 hingga tahun 2020.

"Yang kita musnahkan ini, merupakan  barang temuan hasil kegiatan penertiban terhadap pengguna spektrum frekuensi radio , selama kurun waktu 10 tahun terakhir, sebanyak 25 Unit, berupa exciter pemancar, Handy Talkkly,  Telephon Celluler, komputer, mixer, amplifier  dan radio Rix sebagai barang illegal karena rakitan." rinci Enik Sarjumanah, Kamis (16/9/2021).

Menurut Sarjumanah, alasan penyitaan alat telekomunikasi tersebut,  dilarang oleh Undang-undang untuk dipergunakan, karena dalam operasional nya mengacaukan frekuensi, yang akan mengganggu navigasi penerbangan dan pengguna frekuensi legal.

"Kegiatan pemusnahan barang bukti ini, dikuatkan dengan surat pernyataan dari pemilik barang, dalam serah terima barang dan menyetujui untuk dimusnahkan dan telah berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini Korwas PPNS Polda Lampung" tutup Sarjumanah(db-aap).

23:49:52 DBFMRadio.id ; Kalianda - Lampung Selatan sebagai pintu gerbang Sumatera -Jawa  sangat potensial penyebaran Narkoba dengan angka prevalensi yang cukup tinggi. 

Pada tahun 2019 data dari Pusat Data Informasi dan Komunikasi (Pusdatin) Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung  tercatat angka prevalensi (ketergantungan) terhadap narkoba mencapai 31. 811 orang dan secara nasional 1,8 persen penduduk Indonesia terjerat narkoba.

"Sementara  tempat rehabilitasi ketergantungan Narkoba  Lampung Selatan hanya memiliki daya tampung 165 orang dalam satu tahun. Oleh karenanya, dengan prevalensi 31.811 dan Rehabilitasi hanya mampu menampung165, membutuhkan waktu lama untuk merehabilitasinya." terang
Kepala BNN Kabupaten Lampung Selatan
AKBP Ikhlas, Rabu (15/9/2021).

Pada workshop dan bimbingan teknis bagi Media  Penggiat Anti Narkoba Lampung Selatan, AKBP Ikhlas juga mengharapkan, 
media dalam menginformasikan tentang ancaman terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba di Lampung Selatan,  sebagai ancaman yang serius.

Sebagai literatur, lanjut AKBP Ikhlas,  bahwa ancaman penyalahgunaan narkoba dalam kota mencapai angka mencapai 65%, data di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) 65% Warga Binaannya, adalah terjerat kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

"Celakanya, para Warga Binaan Narkoba, didalam Lapas, dibina oleh seniornya dan mendapatkan jalan, sehingga ketika bebas, tidak berubah menjadi baik, justru mempunyai jaringan yang lebih luas" katanya lagi.

Workshop dan bimbingan teknis bagi Media  Penggiat Anti Narkoba Lampung Selatan, berlangsung sehari diikuti Jurnalis di Lampung Selatan, menghadirkan 3 narasumber, Wakil Ketua PN Kalianda Parulian Manik, Kabid Komunikasi Publik Diskominfo Lampung Selatan, Aidil A Patikraton & Sub Koodinator P2M BNNK Sumarman.(db-aap).

15:53:42 DBFMRadio.id : Kalianda - Peringatan Hari Bhakti Adhayaksa Ke-61  22 Juli 2021 yakni pengabdian atau Bhakti yang dilakukan oleh insan Adhyaksa,   Kejaksaan Republik Indonesia diharapkan jadi momentum bagi kejaksaan untuk berbenah.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Dwi Astuti Beniyati,  Makna yang perlu dipahami dari peringatan Hari Bhakti Adhyaksa adalah sebagai momentum membangun kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan Republik Indonesia melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. Membangun Public Trust Buliding.

"Hari Bhakti Adhyaksa sebagai momentum membangun kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Republik Indonesia,  melalui pelaksanaan reformasi birokrasi,  memiliki makna bahwa bagaimana membangun kepercayaan masyarakat atau public trust building. Pada dasarnya kepercayaan masyarakat terdapat peningkatan yang dapat dilihat dan kemanfaatannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pencari keadilan." Terang Dwi Astuti Beniyati, Pada Dialog Interaktif, "Memperingati Hari Bhakti Adhayaksa ke-61" di Radio DBFM,  Rabu (28/7/2021).

Dwi Astuti, juga mengatakan,  sebelum pandemi Covid-19 Kejaksaan Negeri di Hari Bhakti Adhayaksa melakukan kegiatan Lomba dan pertandingan  olahraga , namun dimasa  pandemi Covid-19 Kejari Kalianda melakukan kegiatan vaksinasi, donor darah, dan bakti sosial.

Dwi Astuti berharap, dimasa pandemi masyarakat Lampung Selatan tetap semangat mematuhi protokol kesehatan dan ikut mendukung kebijakan pemerintah  menanggulangi Covid-19.

"Karena tanpa kesadaran yang tinggi dan partisipasi aktif dari masyarakat kebijakan apapun tidak akan ada artinya." tukasnya.(db-bngpsp-aap).

15:24:28 DBFMRadio.id : Kalianda - Tugas pokok dan fungsi  pengadilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang aktif yaitu memutuskan suatu sengketa atau menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan,  berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945.

Pada prinsipnya tugas utama  pengadilan adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana dan perdata, disamping pelayanan lainnya yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Menurut Hakim Pengadillan Negeri Kalianda  Lampung Selatan Dodik Setyo Wijayanto, S.H apabila ada masyarakat yang ingin memerlukan surat keterangan, misalnya surat keterangan tidak pernah dipidana,  surat keterangan tidak pernah dipailitkan,  sangat dibutuhkan oleh calon calon kepala daerah atau  kepala desa.

"Karena umumnya syarat untuk menjadi pejabat publik itu (Cakada, Cakades :red) adalah ada kaitannya dengan pernah atau tidaknya yang bersangkutan menjalani hukuman pidana atau tidak jadi itu dua hal yang menjadi tugas utama dari pengadilan" terang Dodik Setyo Wijayanto, S.H, pada Ruang Dialog DBFM Radio Lampung Selatan,  Selasa (29/6/2021).

Dialog Dengan Topik  Pelayanan Publik dan Sosialisasi Tupoksi pengadilan Negeri Kalianda, dipandu presenter Chairunisa Yahman,  juga mengungkap program kerja pengadilan negeri Kalianda,  yakni proses  persidangan dilakukan secara online.

"Jadi sudah banyak persidangan perkara pidana yang kita selenggarakan tidak tatap muka lagi, namun secara virtual,  kecuali untuk beberapa perkara misalnya perkara perdata memang masih ada yang tatap muka tapi dengan tetap memperhatikan matikan protokol kesehatan." terangnya.

Pada bagian lain penjelasannya, Hakim Dodik Setyo Wijayanto, S.H juga mengingatkan,  masih menyangkut dengan pelaksanaan teknik persidangan, Pengadilan Negeri Kalianda juga mempunyai program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Jadi orang datang ke pengadilan,  siapapun itu harus masuknya PTSP,  tidak perlu masuk lagi ke ruangan ruangan tertentu,  misalnya mau daftar perkara pidana,  ya ke PPSP.  Termasuk  penuntut umum,  begitu juga masyarakat kalau ingin mendaftarkan gugatan harus melalui PTSP." rinciannya seraya menjelaskan termasuk juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang minta surat keterangan tidak pernah dipidana dan atau  surat keterangan tidak pernah dipailitkan.

"Program utama PN Kalianda itu adalah mengoptimalkan PTSP yang dalam dua tahun terakhir mewakili provinsi Lampung di tingkat nasional  dan tahun lalu meraih peringkat 4 nasional,  dan tahun ini kembali mewakili provinsi Lampung dalam Lomba PTSP terbaik." tutup Dodik Setyo Wijayanto.(db-aap).

14:29:21 DBFMRadio.id : Jakarta - Dampak Pandemi Covid 19 sangat kompleks, termasuk  kehilangan mata pencaharian dan membutuhkan dukungan pendanaan yang cepat.

Kondisi ini, menurut Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, dimanfaatkan oleh para pelaku pinjaman online illegal untuk menawarkan pinjaman melalui berbagai platform. Ada 7.128  pengaduan terkait dengan pinjol ilegal  dan hingga  Juli 2021ada  3 ribu 365 entitas pinjol ilegal yang di bekukan Satgas Waspada Investasi (SWI).

"Satgas waspada investasi menerima 7 ribu 128 pengaduan terkait dengan pinjol ilegal  dan hingga  Juli 2021ada  3 ribu 365 entitas pinjol ilegal yang dihentikan operasionalnya oleh Satgas waspada investasi." terang Wimboh Santoso, Pada virtual  penandatanganan pernyataan bersama  pemberantasan pinjaman online illegal, Jum'at (20/8/2021).

Disamping itu, lanjut Wimboh, OJK  juga telah menindaklanjuti pengaduan ke Laporan masyarakat terkait pinjol ilegal dan juga mempublikasikan daftar fintech landing,  yang terdaftar di OJK sehingga masyarakat bisa membedakan mana yang ilegal mana yang legal.

"OJK telah melakukan beberapa upaya secara bersama-sama untuk melakukan represif,  diantaranya kerjasama dengan perbankan untuk melakukan pemblokiran rekening pinjol ilegal.  Menyampaikan pada masyarakat secara masdive konten-konten yang informatif dan literatif serta mudah dimengerti." Ujar dia.

Sementara di forum yang sama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, Pinjol lebih diminati karena kemudahan layanan, namun disisi lain ada potensi resiko kejahatan, seperti kejahatan Siber, missed Informasi dan transaksi eror serta penyalahgunaan data pribadi.

Dari kanal YouTube Forum Merdeka Barat-FMB- 9 IKP diketahui, penandatanganan pernyataan bersama pemberantasan pinjol illegal,  oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Kominfo Jhoni G Plate, Gubernur Bank Indonesia   Perry Warjiyo dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andriyanto mewakili kapolri , dari tempat masing-masing.(db-ytbkmkmnf-aap).

11:37:02 DBFMRadio.id : Kalianda - Aksi pungli di Pelabuhan Bakauheni tertangkap kamera oleh salah seorang penumpang yang menunjukkan para penumpang bus dapat menyeberang tanpa memiliki surat  keterangan Rappid tes antigen.

Dalam video di akun Instagram kamerapengawas terlihat jelas dua oknum sedang mengutip uang dari para penumpang.  Penumpang diminta mengeluarkan uang Rp100 ribu.

Bahkan salah seorang penumpang sempat menanyakan, harus membayar berapa yang tidak memiliki Surat Keterangan Rappid test antigen.

"Om, yang nggak ada antigen bayar  berapa? Seratus?. Jadi gak usah rappid?"

Terdengar jawaban dari oknum pengutip uang dalam video tersebut mengatakan "nggak usah (rappid test)  langsung saja (menyebrang)"

Dari video yang beredar di media sosial tersebut, Polres Lampung Selatan langsung memburu 2 pelaku pungli. Keduanya berhasil ditangkap pada 13 Juli 2021.

Pelaku adalah (Af)  seorang ASN BPBD Lampung Selatan dan (BR) pengurus penyeberangan Pelabuhan Bakauheni.

Dikutip dari laman lampungselatankab.go.id Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto sangat menyesalkan adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat jual beli surat keterangan (Suket) rapid test antigen.

Menanggapi hal itu, Nanang Ermanto menyatakan akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum ASN BPBD itu. Pasalnya, tindakan oknum ASN tersebut sangat keterlaluan dan mencoreng nama baik Pemkab Lampung Selatan.

“Saya miris, sedih, dan marah atas kejadian ini. Apalagi sudah sampai tingkat nasional dan mencoreng nama baik Pemkab Lampung Selatan. Saya minta aparat penegak hukum tindak tegas dan proses kedua pelaku ini sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku,” ujar Nanang Ermanto dalam keterangannya, Sabtu siang (17/7/2021).

Sementara terpisah Kapolres Lampung Selatan, AKBP Edwin,  dalam  konferensi pers terkait penangkapan dua oknum pelaku pungutan liar suket rapid test antigen di Bakauheni ini mengatakan Kedua pelaku BR dan Af ditangkap bersama barang buktinya berupa satu lembar Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kantor BPBD Lampung Selatan.

"BB (Barang Bukti) uang tunai pecahan seratus ribu rupiah, senilai 400 ribu, dan satu lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah, satu lembar foto Copy petikan surat keputusan yang ditanda tangani bupati Lampung Selatan,  tentang Pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah, atas nama Af" terang Kapolres seperti ditulis humas Polres Lampung Selatan.

Adapun modus yang digunakan oleh tersangka B, yang diduga bekerjasama dengan Af (oknum PNS) yakni dengan memungut uang kepada para penumpang Bus yang tidak memiliki surat keterangan Antigen sebesar  100 ribu rupiah per orang, dan menyatakan menjamin bisa menyeberang.(db-ig-aap).

18:56:07 DBFMRadio.id : Kalianda : Pada dasarnya tugas dari kejaksaan Negeri dbidang pidana umum adalah melakukan penuntutan,  dimana berkas yang diterima dari penyidik POLRI akan diteliti dan setelah lengkap nanti akan di P21 dan untuk selanjutnya dlimpahkan pengadilan untuk dipersidangan.

Sedangkan untuk bagian perdata dan tata usaha negara, Kejari Lampung Selatan telah  melakukan Memorandum Of Understanding (MOU) dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), secara kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan.

"Jadi kita juga juga bisa melakukan gugatan, melakukan pendampingan,  penerangan hukum, dan  bantuan hukum kepada instansi pemerintah, dan bukan pendampingan perorangan." terang Kepala Kejaksaan Negri ( Kajari) Lampung Selatan Dwi Astuti Berniati, Kamis (24/6/2021).

Sedangkan untuk bidang Pidana Khusus (Pidsus) lanjut Dwi Astuti, Kejari Lampung Selatan melakukan pemeriksaan permasalahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Sekarang kita sedang menangani masalah korupsi yang tahap penuntutan sudah kita lakukan, dan  tinggal menunggu untuk tahap putusan dari hakim Minggu depan. Perkara tindak pidana korupsi proyek pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) kecamatan Natar" terangnya pada Ruang Dialog Jaksa Menyapa di Radio DBFM Lampung Selatan.

Untuk Pelayanan Denda Bukti Pelanggaran (Tilang) Di Kejari Lampung Selatan, terus Dwi Astuti, bisa Luring dan Daring, dan bagi yang menggunakan fasilitas Luring, bisa datang langsung ke Kejari untuk mengambil Bukti penilangan (Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK: Red). Sedangkan fasilitas Daring, pemilik dapat mengirim bukti pembayaran denda melalui aplikasi WhatsApp dan tinggal menunggu Bukti penilangan yang akan dikirim jasa ekspedisi PT. Pos.

"Mengenai tilang,  kita kerjasama dengan PT pos, masyarakat bisa mengakses nanti, setelah bukti bayarnya difoto,  lalu dikirim ke nomor WA 0812 7351 2250, petugas akan menanyakan akan diambil atau dikirm. Jika
diambil bisa lewat Drive Thru tilang di depan  kantor Kejari Lampung Selatan. Namun jika dikirim,  STNK atau SIM akan dikirim oleh PT  POS dan biaya pengiriman langsung dibayar saat menerima   surat kendaraan yg dijadikan bukti penilangan" rinci Kajari menutup dialog.(db-aap).

More Articles ...

Page 1 of 3