(21:09:09) DBFMinfo, Kalianda : Polres Lampung Selatan akan menggelar Operasi Lilin Krakatau (OLK) sebagai pengamanan masa angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 diwilayah Polres Lampung Selatan, selama 10 hari dari tanggal 23 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020.
Kapolres Lampung Selatan AKBP Edi Purnomo, pada rapat koordinasi lintas sektoral pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020 di Aula Rajabasa, Sekretariat Kabupaten Lampung Selatan Senin (16/12/2019), mengatakan, untuk pengamanan di Lampung Selatan memang agak berbeda, meskipun sepuluh hari namun H-7 Natal atau tanggal 18 Desember Pos sudah siaga, bersama institusi lain, seperti Kodim, Dinas Kesehatan, Dishub dan Sat Pol PP.
"Meskipun masa operasi 10 hari, dari tanggal 23 Desember 2019, hingga 1 Januari 2020, namun H-7 Natal Pospam sudah siaga" terang Kapolres.
Kemudian, lanjut AKBP Edi Purnomo, untuk puncak Kepadatan, diprediksi pada tanggal 24 dan 30 Desember 2019. Meskipun tanggal 1 masa liburan, dan masa operasi berakhir, namun 23 Pos Pengamanan (Pospam) masih tetap disiagakan hingga H+5.
"Ada tiga jenis pos yakni pos terpadu, pelayanan dan pengamanan dengan total keberadaan pospam ada 23 pos" jelas dia.
Kapolres juga memprediksi akan terjadi peningkatan arus lalulintas dibanding tahun lalu, dengan beroperasinya Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Bakauheni-Kayu Agung, yang dapat memangkas waktu perjalanan hingga 50% dari jarak tempuh di jalan non toll.
Menurut mantan Kapolres Mesuji ini, OLK 2019 akan melibatkan 400-an personel yang dibantu oleh institusi terkait untuk pengamanan libur Nataru. Tidak saja di sepanjang Jalur Lintas Sumatra, namun di Exit Tol diwilayah Lampung Selatan, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, tempat hiburan dan  tempat ibadah.
Sedangkan konsentrasi pengamanan Malam Pergantian Tahun, tambah AKBP Edi Purnomo, ada 3 di Kahai Beach, Grand Elty, dan Menara Siger yang akan di tingkatkan keamanan nya.
"Ada sekitar 400 anggota yang kami libatkan dalam operasi ini, untuk pengamanan sepanjang jalur lintas, pelabuhan bakauheni termasuk kawasan wisata dan gereja akan kita kerahkan personel baik dari polisi, kesehatan dan basarnas, konsentrasi pengamanan di 3 lokasi tempat perayaan malam pergantian tahun" jelas Edi Purnomo.(db/mel).

(17:34:34) DBFMinfo, Bandarlampung : Keterbukaan informasi publik adalah ciri penting negara demokratis, hal ini juga yang melatar belakangi lahirnya UU 14/2008 tentang Keterbukaan informasi Publik.
Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Lampung Dery Hendryan, mengatakan, disamping itu, mewujudkan good governence juga latar belakang terbitnya UU 14/2008, disamping keterbukaan informasi, sarana untuk pengawasan publik terhadap semua aktifitas penyelenggara Negara maupun badan publik.
Menurut Dery Hendyan, semua badan publik, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif yang fungsi atau tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat dari dalam dan luar negeri, wajib mengelola informasi dan dokumentasi agar publik dapat dengan mudah, cepat dan murah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
"Semua badan publik, yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang didanai APBN atau APBD dan sumbangan masyarakat dari dalam dan luar negeri wajib nengelola informasi yang dibutuhkan masyarakat." terang Dery Hendryan pada Penganugerahan KI Award, Rabu (11/12/2019) seraya mengatakan, dari 134 Self Assessment Quistioner (SAQ) dari KI Provinsi Lampung, hingga saat ini baru 38 Badan Publik yang mengembalikan.
Sementara itu, untuk Katagori Pemkab/Pemko, sebagai penyelenggara informasi dan dokumentasi, Kabupaten Lampung Selatan memperoleh penghargaan dengan penilaian Partisipatif, bersama Lampung Barat, Kota Metro dan Tulang Bawang Barat, sedangkan dengan penilaian cukup informatif, diraih Kabupaten Tanggamus.
Kabupaten Way Kanan, Pesawaran dan Kanwil Kemenag Lampung dengan penilaian Informatif, dan untuk katagori Organisasi Perangkat Daerah (OPD),  BAPPEDA Provinsi Lampung dengan penilaian informatif dan RSUD Abdoel Moeloek menuju informatif.
Sedangkan Instansi Vertikal, BPS Provinsi Lampung dan BPK RI wilayah Lampung dengaan penilaian menuju informatif.(db).

(21:11:03) DBFMinfo, Kalianda : Penanganan Pengaduan Rakyat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis kepada aparatur pemerintahan terkait melalui Nasdem.
Ketua DPD NasDem Lampung Selatan Wahrul Fauzi Silalahi, pada dialog publik di Radio Dimensi Baru LPPL Lampung Selatan Senin sore juga menjelaskan, pengaduan dapat berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, keluhan atau pengaduan yang bersifat membangun.
Pentingnya pelayanan publik bagi masyarakat, lanjut Ketua Komisi II DPRD Lampung ini, guna memenuhi kebutuhan mereka setiap hari, mendorong Pemerintah sebagai penyedia layanan untuk terus menciptakan pelayanan yang berkualitas sesuai harapan masyarakat.
"Pelayanan Publik sangat penting, untuk memenuhi hak masyarakat dan mendorong pemerintah untuk menciptakan layanan sesuai yang diharapkan" terang Wahrul Senin (4/11/2019).
Pada dialog yang dipandu Chairunisa Yahman ini Wahrul Fauzi Silalahi juga mengatakan, hal yang paling penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarkan oleh pemerintah adalah adanya kesetaraan posisi tawar antara masyarakat sebagai pengguna layanan dengan pemerintah atau aparatur penyedia pelayanan publik.
"Peningkatan kualitas pelayanan publik sangat penting, harus ada kesetaraan posisi tawar antara pengguna dengan penyedia pelayanan publik" lanjut dia.
Wahrul Fauzi Silalahi, pendiri Kantor Pengaduan Rakyat, berharap kantor pengaduan ini dapat menginventarisir masalah masalah kerakyatan hingga mencari dan membuat formulasi penyelesaiannya.
“Output kantor pengaduan rakyat ini adalah terwujudnya pelayanan publik terbaik bagi masyarakat tanpa diskriminasi,” terang wakil rakyat ini.
"Itulah alasanya kenapa harus ada Kantor Pengaduan Rakyat. Semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,yang berkenaan dengan masalah hak pertanahan,  agraria, Lingkungan Hidup, Keadilan Hukum, Pendidikan, Pekerjaan, Kesehatan, serta Hak Informasi" tambah Wahrul. (db). 

(13:54:26) DBFMinfo Kalianda : Peristiwa Kependudukkan, adalah kejadian yang dialami oleh penduduk yang harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukkan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang membawa akibat dari perubahan dokumen kedudukan.
Menurut Kepala Disdukcapil Lampung Selatan Edi Finandi, setiap orang dapat dipastikan mengalami peristiwa kependudukkan, dan Disdukcapil mempunyai kewenangan memberikan pelayanan.
"Peristiwa kependudukan itu setiap orang akan mengalami ya, itu harus dilaporkan ke kami, selaaku instansi yang punya kewenangan memberikan pelayanan" terang Edi Finandi, Kamis (24/10/2019).
Berdasarkan pengalaman, lanjut Edi Finandi, pada Dialog Publik di Radio DBFM, masyarakat sering terlambat melaporkan peristiwa kependudukkan, sehingga proses pencatatannya tidak sistematis.
"Yang kami alami dalam melaksanakan tugas itu masyarakat sering terlambat melaporkan peristiwa pendudukan itu sehingga proses pencatatannya tidak sistematis, nah itu yang kita harapkan kenapa sangat penting pelaporan ini, sehingga tahapannya tidak kita lampaui" kata Edi menjelaskan.
Edi Finandi mencontohkan, seseorang begitu dia menikah harus segera melaporkan ke Disdukcapil, kemudian pada keterangan dokumen kependudukkannya disebutkan menikah. Namun sering terjadi terlambat mrlaporkan, sampai bercerai belum melaporkan, bahkan sudah menikah lagi.
"Sering terjadi terlambat melaporkan sampai yang bersangkutan sudah bercerai bahkan sudah menikah lagi, ganti lagi itu yang tidak dilaporkan ke kita gitu itu sehingga membuat kita jadi pencatatannya itu tidak sistematis" aku Edi Finandi.
Untuk itulah, Edi Finandi mengimbau kepada warga Lampung Selatan, segera melaporkan apabila status dalam Dokumen Kependudukkan berubah.
"Oleh karenanya saya mengimbau masyarakat itu segera melaporkan lah, jangan sampe sudah nikah, bujang, nikah, cerai, udah nikah lagi itu semuanya tidak dilaporkan sehingga kita kebingungan ini mau kita catat iyang mana" himbau dia.(db).

(12:13:16) DBFMinfo, Kalianda : Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) adalah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang dijalankan dengan prinsip mudah terpadu dan tuntas.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lampung Selatan M. Sefri Masdian dalam laporannya pada Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan LAPOR, Selasa (19/11/2019) di Kalianda juga mengatakan, kabupaten lampung selatan sudah menjalankan atau menggunakan aplikasi ini sejak tahun lalu, untuk menjaring partisipasi masyarakat sekaligus tuntutan demokrasi dalam Pemilihan umum di Kabupaten Lampung Selatan.
"Kabupaten Lampung Selatan sudah menggunakan LAPOR sejak tahun 2018, dalam rangka untuk mendorong partisipasi publik terhadap jalannya Pemilihan Umum di Kabupaten Lampung Selatan" Kata M. Sefri Masdian, Selasa (19/11/2019).
Pada bagian lain laporannya, Sefri Masdian mengatakan, aplikasi LAPOR sendiri oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bersama Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staff Kepresidenan, Ombudsman Republik Indonesia, sebagai saluran partisipasi masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik.
"Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dan pengaduan bisa melalui situs www.lapor.go.id atau melalui sms ke 0708 atau bisa juga melalui twetter." lanjut dia.
Sementara PLT. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto melalui Asisten Sekda Bidang Kesra dan Pemerintahan Supriyanto mengatakan jika dulu hanya sebagian orang saja yang dapat mengakses intetnet, namun di era tehnologi informasi saat ini, setiap orang bisa mengakses internet dan permasalahan sudah semakin kompleks.
"Tidak bisa disangkal bahwa saat ini adalah era tehnologi dan informasi jika dulu internet hanya dikonsumsi bagi sebagian orang yang berpendidikan namun sekarang ini seiring dengan kemajuan tekologi masalah di indonesia sudah semakin kompleks, ini dapat dibuktikan salah satunya dengan indonesia sebagai pengakses facebook terbesar dan fenomena ini memiliki dampak yang baik apabila menggunakannya tepat sasaran dan juga kemajuan teknologi dapat berdampak buruk apabila mempergunakan untuk hal hal yang menyimpang" tegas plt. Bupati Nanang Ermanto.
Diketahui, laporan dari lmplementasl Iayanan pengaduan masyarakat melalul aplikas LAPOR pada tahun 2019 sampai dengan akhlr bulan November Jumlah Laporan yang Masuk 70 laporan dengan Iaporan terdisposisl kepada OPD : 58, laporan tertunda : 2, laporan belum terverifikasi dan Iaporan yg tidakjelas atau ditulis berulang : 8. Dari 58 Laporan yang terdisposisi, terdapat 51 laporan yang belum dltindaklanjuti OPD/Kecamatan den 7 laporan yang sudah selesai ditindaklanjuti.
Kategori pelaporan yang sering diadukan adalah masalah administrasi dan lnsfrastruktur. Lokasi dari laporan pengaduan tertinggl adalah Kecamatan Jatimulyo dan Kalianda . Sedangkan OPD yang sering menerima Iaporan pengaduan adalah Dinas PU, Disdukcapil, BPMD, Dlnsos, Dinas Pendidikan dan BLHD. Sementara OPD yang sudah menindaklanjuti laporan baru Dinas PU dan Disdukcapil.
Bimtek dan Evuasi Pelaksanaan LAPOR, berlangsung sehari, diikuti dari unsur Polri, OPD, dan Kecamatan di Lampung Selatan.(db/mel).

(22:34:01) DBFMinfo, Kalianda : Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Lampung Selatan resmi membuka Kantor Pengaduan Rakyat.
Menurut Ketua DPD NasDem Lampung Selatan Wahrul Fauzi Silalahi, hal Ini sejalan dengan Manifesto Partai Nasdem. Partai ini dilahirkan dari rahim rakyat dan akan terus bersama rakyat.
Menurutnya, Negara ini diadakan untuk menjalankan mandat yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945, mandat untuk menjadikan manusia Indonesia yang hidup adil, makmur dan sejahtera. Merdeka sebagai Negara, merdeka sebagai rakyat.
"Merdeka yang saya maksud adalah kebutuhan rakyat yang terpenuhi, tidak hanya berhenti sebagai jargon-jargon politik indah didengar, namun tak pernah mewujud" terang Wahrul Fauzi Silalahi, Minggu (4/11/2019).
Wahrul FS juga menjelaskan, Negara yang merdeka, berkewajiban menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan rakyatnya, termasuk pelanggaran hak rakyat.
"Disinilah Negara yang merdeka mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan rakyatnya, termasuk melindungi jika hak-hak itu dilanggar" jelas anggota DPRD Lampung ini.
Menurut Wahrul , demokrasi terjebak dalam prosedur-prosedur yang tidak berkontribusi langsung pada kesejahteraan rakyat. Demokrasi berjalan tanpa bimbingan ideologi politik, tanpa program politik yang konsisten, dan pada akhirnya menjauhkan Negara dari mandat konstitusionalnya.
“Itulah alasanya kenapa harus ada Kantor Pengaduan Rakyat. Semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,yang berkenaan dengan masalah hak pertanahan/ agraria, Lingkungan Hidup, Keadilan Hukum, Pendidikan, Pekerjaan, Kesehatan, serta Hak Informasi" tambah Wahrul.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung ini juga menyatakan Nasdem berkewajiban memastikan semua kadernya yang ada dalam lembaga pemerintahan eksekutif maupun legislatif ataupun di luar pemerintahan dapat bersama￾sama rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
“Nasdem ini partai kaum buruh, petani, perempuan, para ulama dan semua agama serta suku bangsa. Nasdem milik rakyat,” tegas Wahrul yang lama dikenal sebagai Lawyer.
Kantor Pengaduan Rakyat, terus dia, dibentuk dengan gagasan sosial demokrasi yang mengedepankan kehadiran Negara dalam pemenuhan hak warga Negara, serta membangun politik warga Negara berdasarkan cita-cita kesejahteraan, kesetaraan dan gotong royong.
“Kami akan fasilitasi kepentingan rakyat itu dengan mendekatkan dan meleburkan diri bersama rakyat. Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai jika diperjuangkan bersama-sama,” tutupnya.

(14:02:09) DBFMinfo, Kalianda : Kondisi anak-anak yatim di Panti Asuhan berbeda dengan yang punya orang tua dari hasil pernikahan. Mereka di panti asuhan hidup tanpa tahu orang tuanya siapa. Akte kelahiran berfungsi sangat vital, dalam validasi data penduduk.
Sementara kesadaran orang tua membuat akta kelahiran masih rendah. Alasannya untuk mengurus KTP, KK itu terbentur dana Padahal pembuatan akta kelahiran itu gratis dan dimudahkan oleh pemerintah di daerah dan kota se Indonesia.
Kepala Dinas Kependudukkan dan Catattan Sipil Lampung Selatan Edy Firnandi, pada Dialog Publik DBFM Radio 93.0 MHz senin pagi mengatakan kendala lain yang jadi alasan keluarga karena tidak mampu menyiapkan data. Padahal, menurut Edy Firnandi, pada prinsipnya setiap warga negara harus tetdaftar di data keoendudukkan, hal ini bisa dibuktikan jika yang bersangkutan memilili Kartu Keluarga.
"Jadi kalau kita tidak terdaftar di KK (Kartu Keluarga), manapun berarti kita belum tercatat sebagai penduduk Indonesia" kata Edy Firnandi, Kamis (5/9/2019).
Secara riil, lanjut Edy, jika tercatat sebagai warga penduduk Indonesia, yang bersangkutan pasti tercantum dalam dokumen Kartu Keluarga, dan harus memiliki KTP. Terkait dengan penghuni panti asuhan dan panti wreda, secara yuridis tidak ada pengecualian, mereka juga harus terdaftar di data kependudukkan.
Tehnisnya, Dinas Kependudukkan dan Catatatan Sipil Lampung Selatan membuatkan KK dengan kepala Keluarga, Ketua Yayasan dari panti asuhan atau panti wreda tersebut. "Terkait dengan panti asuhan dan panti jompo (wreda), itu mereka juga harus tetdaftar, nanti kita buatkan kartu keluarga di panti itu, dengan penanggung jawab panti sebagai kepala keluarga" terang dia lagi.
Dengan dibuatkan KK tersebut, terus Edy Firnandi, apabila penghuni panti memerlukan dokumen kependudukkan, KTP El atau akta kelahiran misalnya, bisa mengajukan permohonan ke Kantor Disdukcapil Lampung Srlatan.
"Supaya nantii yang bersangkutan memerlukan dokumen kependudukkan, mau melakukan perekaman untuk membuat KTP El, jadi jika penghuni panti asuhan dan panti jompo tidak tetdaftar di KK, nanti tidak bisa kita urus" tutup Edy Firnandi (db).

 

More Articles ...

Page 1 of 3